Jakarta: Pemerintah menempatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa. Perannya tidak hanya mendukung distribusi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi simpul utama perputaran usaha lokal, termasuk menopang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai hub distribusi yang menghubungkan produsen, warung, pedagang kaki lima (PKL), hingga pelaku UMKM dalam satu ekosistem terpadu.
“Ada beberapa hal kami bicarakan. Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Ferry dalam siaran persnya, dikutip di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Menurutnya, koperasi desa akan berperan sebagai agen distribusi yang memastikan barang kebutuhan pokok dan produk lokal dapat beredar lebih efisien di desa. Skema ini diharapkan memangkas rantai pasok dan memperkuat daya saing pelaku usaha kecil.
“Kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop.
Ia menambahkan, koperasi desa sejak awal dirancang terintegrasi dengan BUMDes, pasar tradisional, warung, dan UMKM agar tercipta sirkulasi ekonomi yang saling menguatkan di tingkat lokal.
Dukungan politik terhadap penguatan Kopdes Merah Putih juga datang dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Ia menyebut koperasi sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi desa di tengah tekanan global.
“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun.
Program ini turut melibatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, dan BTN untuk memperluas akses pembiayaan hingga pelosok.
“Jadi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk UMKM bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.
Selain memperkuat ekonomi desa, Kopdes juga diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam mendukung MBG, terutama dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan berbasis produksi lokal. Dengan model tersebut, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi pasar, tetapi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga :
TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun dengan Prinsip 5T
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai hub distribusi yang menghubungkan produsen, warung, pedagang kaki lima (PKL), hingga pelaku UMKM dalam satu ekosistem terpadu.
“Ada beberapa hal kami bicarakan. Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Ferry dalam siaran persnya, dikutip di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Menurutnya, koperasi desa akan berperan sebagai agen distribusi yang memastikan barang kebutuhan pokok dan produk lokal dapat beredar lebih efisien di desa. Skema ini diharapkan memangkas rantai pasok dan memperkuat daya saing pelaku usaha kecil.
“Kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Menkop.
Ia menambahkan, koperasi desa sejak awal dirancang terintegrasi dengan BUMDes, pasar tradisional, warung, dan UMKM agar tercipta sirkulasi ekonomi yang saling menguatkan di tingkat lokal.
Dukungan politik terhadap penguatan Kopdes Merah Putih juga datang dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Ia menyebut koperasi sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi desa di tengah tekanan global.
“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun.
Program ini turut melibatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, dan BTN untuk memperluas akses pembiayaan hingga pelosok.
“Jadi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk UMKM bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.
Selain memperkuat ekonomi desa, Kopdes juga diproyeksikan menjadi mitra strategis dalam mendukung MBG, terutama dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan berbasis produksi lokal. Dengan model tersebut, pemerintah berharap desa tidak hanya menjadi pasar, tetapi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
Berita Kesehatan Terkini Hari ini
Berita Kesehatan
bpjs kesehatan
kesehatan
poster kesehatan
cek bpjs kesehatan
call center bpjs kesehatan
edabu bpjs kesehatan
protokol kesehatan
dinas kesehatan
iuran bpjs kesehatan
kesehatan mental
cek bpjs kesehatan dengan nik
kondisi kesehatan mental
cara cek bpjs kesehatan
tes kesehatan mental
cara daftar bpjs kesehatan
menteri kesehatan
kantor bpjs kesehatan terdekat
daftar bpjs kesehatan online
asuransi kesehatan
alat kesehatan
kartu bpjs kesehatan
toko alat kesehatan terdekat
kementerian kesehatan
daftar bpjs kesehatan
cara cek bpjs kesehatan di hp
contoh poster kesehatan
bpjs kesehatan login
logo kesehatan
cek tagihan bpjs kesehatan
kesehatan masyarakat
kantor bpjs kesehatan
toko alat kesehatan
pusat kesehatan masyarakat
cek iuran bpjs kesehatan
makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya adalah
login bpjs kesehatan
poster tentang kesehatan
gambar poster kesehatan
cara membuat bpjs kesehatan
bpjs kesehatan online
hari kesehatan nasional
cek bpjs kesehatan online
antrian online bpjs kesehatan
pcare bpjs kesehatan
kalung kesehatan
lpse kesehatan
hari kesehatan mental sedunia
pantun kesehatan
cara cek bpjs kesehatan aktif atau tidak
artikel tentang kesehatan