Rp 349 T Argumen kesepakatan memalukan, DPR dinilai tak mendukung temuan PPATK | Dr. Borat

JAKARTA: Kontroversi transaksi aneh Rp 349 triliun untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus berlanjut. Antara Pansus III DPR RI dengan pemerintah, yakni Menko Polhukam dan Menteri Keuangan, terus memperdebatkan persoalan itu tanpa ada kesimpulan yang jelas.

Profesor Lili Romli, Senior Research Fellow Pusat Kajian Politik Biro Riset dan Inovasi Nasional (BIN), menilai DPR terkesan lamban dan tidak mendukung temuan PPATK. Saat membahas rapat tersebut, DPR terkesan meragukan keberadaan TPPU.

“Ya, jangan sampai ada perdebatan yang menimbulkan kesan bahwa DPR tidak menanggapi dan mendukung temuan PPATK. Banyak sekali isu yang meragukan keberadaan TPPU sehingga masyarakat dan publik kecewa dengan DPR. . Sikap ini bisa memperburuk citra DPR,” ujarnya media IndonesiaSabtu, 1 April 2023.

Menurutnya, DPR harus mendukung temuan tersebut dan mendorong langkah-langkah konkrit lebih lanjut. Daripada terus meributkan masalah padahal tidak ada titik temu.

“Untuk mendukung temuan PPATK, DPR akan segera membentuk pansus untuk memberikan kejelasan dan kelengkapan soal ini,” katanya.

Profesor Romley juga mengatakan bahwa polemik yang menarik perhatian publik juga memiliki tujuan politik tertentu. Namun tidak bisa dipungkiri memasuki tahun politik, banyak isu yang akan menjadi fokus perhatian publik.

“Kekhawatiran saya, itu hanya akan membuat keributan setelah hilang, hanya sesaat. Masalah temuan PPATK tidak lagi menjadi masalah ketika ada masalah lain, apalagi memasuki tahun politik,” katanya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Nomor perangkat medis

(akhir)