Tersangka suap konstruksi kereta api menuntut THR Rp 1,1 miliar | Dr. Borat

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 tersangka diduga menyuap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen) untuk pembangunan dan pemeliharaan perkeretaapian pada tahun anggaran 2018-2022. Beberapa penggugat meminta uang panas yang dibutuhkan untuk Idul Fitri.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan mereka diterima oleh Harno Trimadi, Direktur Infrastruktur Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Kemenhub) Kementerian Perhubungan, dan Fadliansyah, Pejabat Komitmen Kementerian Perhubungan (PPK).

“YOS (Yoseph Ibrahim) dan PAR (Parjono) yang mantan direksi PT Kereta Api Properti Management mendapat kucuran dana sebagai wakil presiden proyek pemeliharaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera,” ujar Johanis di Gedung Merah Putih KPK Selatan Jakarta, April 2023 Kamis tanggal 13.

Jumlah yang diterima adalah Rp 1,1 miliar. Tujuan dari hot money tersebut adalah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Hari Raya.

“Uang itu diterima dari hasil pemeriksaan, diduga untuk THR,” kata Johannes.

KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung; Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Yoseph Ibrahim, mantan Direktur PT KA Property Management; dan Parjono, Vice President PT KA Property Management. Mereka adalah status pemberi.

Lima penerima lainnya adalah Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Bernard Hasibuan, Pejabat Pembuat Janji (PPK), BTP Jateng, Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jateng, BPKA Sulsel, Ahmad Affandi, PPK, PPK Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; dan PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat.

Penerima diduga melanggar Pasal 12(a) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Perubahan jo Pasal 55 Ayat 1 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi diduga melanggar Pasal 5 atau 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999 Perubahan atas hukum berhubungan dengan pasal 55, ayat 1, ayat 1, KUHP.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Medcom.id.

(akhir)