RUU Kesehatan meningkatkan perlindungan hukum bagi dokter, perawat, bidan dan lainnya – Sehat Negeriku | Dr. Borat

Jakarta, 24 April 2023

RUU kesehatan saat ini sedang dalam tahap pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Melalui RUU tersebut, pemerintah mengusulkan tambahan perlindungan hukum bagi dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Perlindungan hukum bagi dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya tidak memadai dalam undang-undang yang sekarang. Untuk itu, kami akan mengusulkan untuk menambahkannya ke dalam RUU. Sehingga rumor yang beredar bahwa RUU tersebut menghapus perlindungan adalah tidak benar. Kami Lebih banyak sebenarnya ditambahkan,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan Dr Mohammad Syahril, Senin (24/04).

“Maksud dari klausula perlindungan hukum adalah apabila terjadi sengketa hukum, tenaga kesehatan tidak akan berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum sampai diselesaikan di luar pengadilan, termasuk melalui sidang etik dan disiplin,” kata dr. Syahril.

Menurut Syahril, pemerintah mengajukan beberapa payung hukum baru, antara lain:

Pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Pasal 322.4 DIM Pemerintah. Pasal ini mengatur bahwa aparat penegak hukum harus mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme restorative justice bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dikenai tindakan disipliner atas dugaan tindak pidana.

Kedua, Surat Perlindungan Siswa DIM Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 208E. Pasal ini mengatur bahwa peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak mendapatkan bantuan hukum ketika terjadi sengketa medis selama proses pendidikan.

Ketiga, anti-bullying tercakup dalam dua pasal. Pasal 282 Ayat 2 DIM Pemerintah menyatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat, moral, kesusilaan, dan nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan dan perundungan. DIM Pemerintah Paragraf 208E Paragraf 1 huruf d mengatur pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta didik untuk melindungi mereka dari kekerasan fisik dan mental serta perundungan.

Yang keempat adalah perlindungan darurat. Pasal 408 Ayat 1 DIM pemerintah menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan penanggulangan wabah dan wabah berhak mendapat perlindungan dan jaminan hukum serta jaminan kesehatan selama menjalankan tugasnya. Dan di pasal 448B DIM pemerintah, tidak ada sanksi bagi tenaga medis atau kesehatan yang melakukan aborsi untuk keadaan darurat medis atau terhadap korban perkosaan atau kejahatan kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan.

Selain itu, pasal-pasal perlindungan hukum yang berlaku dalam undang-undang saat ini juga diadopsi tanpa pengurangan apapun. di dalam:

Pasal 282(1) huruf a.

Apabila diduga bahwa seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan telah melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya sehingga menimbulkan kerugian pada pasien, perselisihan yang timbul dari kesalahan tersebut terlebih dahulu diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, dalam Pasal 327.

Pasal 141 Pemerintah menjamin perlindungan hukum kepada setiap orang dan kepada pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam bencana.

Menurut Pasal 296 ayat 1, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kemampuannya dalam keadaan tertentu.

Pasal 188 menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan rumah sakit.

Pesan itu disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Nomor Hotline Halo Kemenkes 1500-567, SMS 081281562620 dan email contact@kemkes.go.id

sekretaris komunikasi dan layanan publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid