Agar efektif, tagihan penyitaan harus berisi bukti sebaliknya | Dr. Borat

Jakarta: Undang-Undang Perampasan Aset (RUU) dianggap perlu memasukkan pembuktian terbalik saat menangani kasus korupsi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU) (Tipikor) atau bahkan Undang-Undang Pencucian Uang (TPPU).

“Yang terpenting harus menjadi sasaran dan yang tidak bisa dipisahkan adalah pemberian bukti-bukti yang bertentangan dengan undang-undang perampasan aset,” kata Boyamin Saiman, Koordinator Asosiasi Anti Korupsi Indonesia (MAKI), saat dihubungi. Nomor perangkat medisKamis, 18 Mei 2023.

Boyamin mengatakan pembuktian terbalik sangat penting untuk mengetahui kebenaran sumber harta oknum koruptor. Jika diperoleh dari proses yang tidak adil, dapat dikenakan ketentuan terkait pembuktian terbalik.

“Selama orang tersebut tidak dapat membuktikan bahwa hartanya diperoleh atau diperoleh secara sah, baik itu warisan, bisnis, maka itu juga akan disita dan dirampas oleh negara,” kata Boyamin.

Dia mengatakan, jika calon BlackRock hanya mengatur soal perampasan aset, ketentuan itu sudah masuk dalam undang-undang antikorupsi dan TPPU. Kedua ketentuan ini memungkinkan dilakukannya penyitaan aset selama pemeriksaan.

“Kalau tidak ada pembuktian terbalik, sama saja dengan omong kosong, omong kosong. Oleh karena itu, tidak perlu pembahasan, tidak perlu legalisasi, dan nyawa penyitaan aset. Inti dari penyitaan aset adalah mengatur pembuktian terbalik.” kata Boya Ming.

DPR akan segera membahas RUU Perampasan Aset. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR pada Jumat, 5 Mei 2023 tentang pengawasan calon.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Nomor perangkat medis

(ADN)