Karawang: Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi mengajak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk perluasan lapangan kerja. Kepala BPKK Bekasi, Lucia Hartiningtyas Mardyasari, mengatakan hal ini diperlukan untuk mengurangi angka pengangguran.
“Maka saya berharap pemerintah daerah, terutama bupati atau walikota, care juga terkait perluasan kesempatan kerja, tidak hanya pelatihan saja yang didorong tapi perluasan kesempatan kerja ini perlu mendapatkan perhatian,” kata Lucia di Karawang, Selasa, 3 Oktober 2023.
Dia menjelaskan salah satu transformasi perluasan kesempatan kerja yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Hal ini seperti yang telah dilakukan pihaknya dengan membentuk 9.335 kelompok TKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
Masyarakat yang bergabung dalam TKM nantinya mendapatkan dukungan modal kerja dan pendampingan. “Kemudian kita monitoring dan evaluasi,” tuturnya.
Terkait dengan hal tersebut, maka akan lebih baik jika Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
“Harusnya pemerintah daerah itu karena ini PP dan Undang-Undangnya sudah jelas, pemerintah daerah sebaiknya juga mengalokasikan ini anggarannya di daerah. Sehingga akan ada sinergi yang baik, jadi tidak hanya menggantungkan anggaran dari kementerian saja, tapi pemerintah daerah juga memperhatikan untuk itu, saya yakin pemerintah daerah sudah menyiapkan untuk itu,” tuturnya.
“Maka saya berharap pemerintah daerah, terutama bupati atau walikota, care juga terkait perluasan kesempatan kerja, tidak hanya pelatihan saja yang didorong tapi perluasan kesempatan kerja ini perlu mendapatkan perhatian,” kata Lucia di Karawang, Selasa, 3 Oktober 2023.
Dia menjelaskan salah satu transformasi perluasan kesempatan kerja yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Hal ini seperti yang telah dilakukan pihaknya dengan membentuk 9.335 kelompok TKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
Masyarakat yang bergabung dalam TKM nantinya mendapatkan dukungan modal kerja dan pendampingan. “Kemudian kita monitoring dan evaluasi,” tuturnya.
Terkait dengan hal tersebut, maka akan lebih baik jika Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
“Harusnya pemerintah daerah itu karena ini PP dan Undang-Undangnya sudah jelas, pemerintah daerah sebaiknya juga mengalokasikan ini anggarannya di daerah. Sehingga akan ada sinergi yang baik, jadi tidak hanya menggantungkan anggaran dari kementerian saja, tapi pemerintah daerah juga memperhatikan untuk itu, saya yakin pemerintah daerah sudah menyiapkan untuk itu,” tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
(NUR)
Berita Kesehatan Terkini Hari ini
Berita Kesehatan
bpjs kesehatan
kesehatan
poster kesehatan
cek bpjs kesehatan
call center bpjs kesehatan
edabu bpjs kesehatan
protokol kesehatan
dinas kesehatan
iuran bpjs kesehatan
kesehatan mental
cek bpjs kesehatan dengan nik
kondisi kesehatan mental
cara cek bpjs kesehatan
tes kesehatan mental
cara daftar bpjs kesehatan
menteri kesehatan
kantor bpjs kesehatan terdekat
daftar bpjs kesehatan online
asuransi kesehatan
alat kesehatan
kartu bpjs kesehatan
toko alat kesehatan terdekat
kementerian kesehatan
daftar bpjs kesehatan
cara cek bpjs kesehatan di hp
contoh poster kesehatan
bpjs kesehatan login
logo kesehatan
cek tagihan bpjs kesehatan
kesehatan masyarakat
kantor bpjs kesehatan
toko alat kesehatan
pusat kesehatan masyarakat
cek iuran bpjs kesehatan
makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya adalah
login bpjs kesehatan
poster tentang kesehatan
gambar poster kesehatan
cara membuat bpjs kesehatan
bpjs kesehatan online
hari kesehatan nasional
cek bpjs kesehatan online
antrian online bpjs kesehatan
pcare bpjs kesehatan
kalung kesehatan
lpse kesehatan
hari kesehatan mental sedunia
pantun kesehatan
cara cek bpjs kesehatan aktif atau tidak
artikel tentang kesehatan