Gurita Kuasa Putra Mahkota | Dr. Borat

Jakarta: Kekhawatiran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto jadi kenyataan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai batas usai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada UU Pemilu.

Meski tak mengabulkan pengurangan usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, namun MK setuju memasukkan frasa baru: … berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Frasa inilah yang banyak diprediksi sebagai jalan tol bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menjadi cawapres.

Lima hari sebelum putusan MK, Hasto sudah mewanti-wanti putusan itu. Menurut dia, MK harus mengedepankan kepentingan bangsa dalam mengambil putusan atas uji materi UU Pemilu.

“Kami percaya hakim MK mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” kata Hasto. 

Dia juga menekankan pengalaman Indonesia selama 32 tahun menghadapi pemerintahan otoriter Orde Baru. “Ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral,” kata dia.

 

Muncul kekuatan moral

Suara “kekuatan moral” itu lantang dikoarkan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. Menurut dia, putusan MK itu memperlihatkan bagaimana Jokowi membangun jalannya untuk mempertahankan kekuasaan setelah dia lengser sebagai presiden.

“Jokowi bisa menentukan berlaku atau tidaknya sebuah UU. Dia juga bisa menentukan apakah suatu saat anak yang berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi cawapres,” kata Feri dikutip dari program Crosscheck Metro TV/Medcom.id berjudul Politik “Sayang Anak” Ala Jokowi, dikutip Senin, 16 Oktober 2023.

Tudingan Feri ini terdengar mengerikan. Namun, dia membanjiri logika kita dengan sejumlah fakta yang sampai pada simpulan tersebut.

Ambil amsal saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan. Jokowi menitipkan orang bermasalah di komisioner KPK.

Fakta lain, lanjut Feri, mana pernah terjadi di sepanjang sejarah MK, hakimnya diganti di tengah jalan tanpa ada kesalahan. Usai itu, menaruh calon tunggal tanpa proses seleksi. Belakangan, MK mengesahkan UU Cipta Kerja.

“Jokowi memang telah menuntaskan banyak hal, tapi dia juga merusak banyak hal untuk kepentingannya,” kata Feri menyimpulkan.



Feri meyakini Jokowi selalu berupaya menjaga diri dan kepentingannya. Jokowi berharap apa yang dia ciptakan bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.

Feri meyakini Jokowi selalu menyiapkan satu atau dua langkah untuk memenangi pertarungan politiknya. Dan itu terjadi beberapa kali.

“Sistem peraturan perundang-undangan dihancurleburkan Jokowi agar sesuai kepentingannya. Sistem penegakan hukum juga begitu, dibuat porak-poranda luar biasa, sehingga berjalan sesuai kepentingan keluarganya,” kata Feri.

Baca: Ini Pernyataan Gibran yang Menolak Tawaran Cawapres

Sejak lebih dari setahun lalu, Feri juga sudah bisa menghidu. Dia mencium gelagat tak beres ketika Ketua MK Anwar Usman menikahi adik Jokowi, Idayati, pada 26 Mei 2022. Saat itu, Anwar Usman harusnya mengundurkan diri sebagai ketua MK untuk menghindari konflik kepentingan. Namun, hal itu justru tak dilakukan.

Anwar Usman justru koar-koar jika keputusan pribadinya itu jauh dari kepentingan politik. Apalagi dia bukan anggota partai politik.

Feri lantas melihat putusan-putusan MK setelah peristiwa sakral itu justru jauh dari logika keadilan. “Jokowi sadar betul, fungsi adik ipar (Anwar Usman) tak hanya soal mempertahankan UU, tapi juga memastikan dominasi despotisme keluarga berlanjut,” kata dia.

 

Despotisme Jokowi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan despotisme sebagai ‘sistem pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang’. Dan laku Jokowi dinilai mengarah ke despotisme.

“Demi sayang anak, semua dibenarkan. Apa pun logika hukumnya mau dibenarkan. Ini akal-akal untuk dinasti keluarga itu. Ini despotisme,” kata Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat).

Menurut dia, tak salah jika Hasto mewanti-wanti hadirnya kembali otoriter Orde Baru. “Ini yang mendasari sayang anak melebihi segalanya,” lanjut Hensat. 

Baca: Pengamat Beberkan Kegelisahan Jokowi Terkait Masa Depannya di PDIP

Mungkin akan banyak yang mendebat dengan simpulan Hensat ini. Dia pun meyakini hal itu. Menurut Hensat, Jokowi ini presiden canggih. Presiden jenius!

“Kita tidak menyangka, dengan kesederhanaan dia, tiba-tiba bisa meletakkan Gibran di Solo (jadi wali kota), letakkan Bobby di Medan (Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution), dan memberikan rumah parpol kepada Kaesang (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep). Itu kan canggih. Jenius,” kata Hensat.



Idayati, Anwar Usman, dan Jokowi duduk berjejer di sisi kiri. Foto: Dok BPMI Setpres

 

Penyakit trust Jokowi

Laku despotisme Jokowi, lanjut Hensat, muncul karena persoalan kepercayaan atau trust. Menurut dia, ada persoalan serius ketika Jokowi tak lagi menjadi presiden.

Hensat menduga Jokowi tak memiliki kepercayaan kepada orang lain untuk bisa melanjutkan apa yang dia inginkan. “Maka, dia dorong anaknya.”

Peristiwa anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketum PSI bisa menjadi contoh paling mutakhir. Hanya dua hari menjadi anggota, Kaesang secara aklamasi langsung didapuk sebagai ketum PSI yang notabene diisi para pemuda kritis.

“Masa sih PSI yang kadernya notabene generasi Z dan milenial tak ada satu pun yang protes Kaesang jadi ketum? Apa tidak ada satu saja yang berjiwa kritis? Untuk menjadi ketua OSIS saja harus melewati LDKS (latihan dasar kepemimpinan siswa) dulu,” kata dia.

 

Berpotensi jadi Malin Kundang

Hensat bahkan mencium gelagat Jokowi akan seperti Malin Kundang. Akan mengkhianati “ibu kandungnya” sendiri, Megawati Soekarnoputri, dan PDIP.

“Jokowi mendekati Malin Kundang demi sebuah kuasa. Dia ingin membangun dinasti politik gara-gara sayang anak,” kata Hensat.

Sebagai bukti, lanjut dia, Jokowi sukses dengan tujuh paketnya. Dua kali menang di Solo, sekali menang di DKI Jakarta, dan dua kali menang sebagai presiden. Selanjutnya, membawa anaknya Gibran menang di Solo, dan membuat menantunya Bobby menjadi wali kota Medan.

Baca: Presiden Jokowi soal Putusan MK: Saya Tidak Ingin Beri Pendapat

Padahal, masih lekat pada ingatan masyarakat jika Jokowi pernah menyatakan tidak akan membawa anaknya ke jalur politik. Jokowi juga pernah bilang kalau dia akan fokus menyelesaikan tugasnya sebagai gubenur sebelum akhirnya melenggang pada Pemilihan Presiden 2014 lampau.

Atas pernyataan-pernyataan Jokowi ini, Hensat punya istilah yang mentereng. “Harus ingat bagaimana emak-emak (naik sepeda motor) sein kiri terus belok kanan. Terus sopir bajaj yang tiba-tiba putar balik.”
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((UWA))