Tak puas, anggota DPR menuntut kejujuran dan keterbukaan dari Kepala PPATK | Dr. Borat

JAKARTA: Komite III Republik Demokratik tak puas dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Ivan diminta lebih jujur ​​soal transaksi mencurigakan.

“Kami berharap Kepala PPATK jujur ​​dan terbuka, serta berhenti menyembunyikan persoalan apapun. Karena pernyataan yang dia sampaikan kemarin berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud. Sekalipun yang disampaikan Pak Mahfud adalah informasi atau data dari beliau (Ivan), “2023 Pada Rabu, 22 Maret 2011, kata anggota Komite III Partai Demokrat Santoso.

Menurutnya, Ivan tidak jujur ​​dan tertekan. Oleh karena itu, pernyataan yang berbeda dari Mahfud diberikan. Santoso menduga tekanan itu bisa datang dari dua sumber, yakni dari kalangan kekuasaan atau mafia di Kementerian Keuangan.

“Perbedaan nilai ini membuat kami semakin kaget padahal ketiganya merupakan tim di panitia pencegahan dan pemberantasan TPPU. Jenderal Pajak, yang bekerja dengan orang yang tidak membayar pajaknya secara penuh, berurusan dengan objek pajak,” katanya.

DPR masih membutuhkan informasi lebih lanjut dari pemerintah tentang rencana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani masalah tersebut. Khusus Kementerian Keuangan pada rapat 29 Maret 2023.

Menyadari banyaknya uang yang terlibat dan keterlibatan Mafia dalam kasus tersebut, Santoso membutuhkan tangan besi dan keberanian yang tak tergoyahkan untuk meluruskan semuanya. Kurangnya transparansi telah menjadi momentum, katanya. Khususnya mengungkap kecurangan pajak pribadi dan perusahaan.

“Apakah Menkeu akan hadir, kami belum tahu karena dia bukan partner kami, jadi keputusannya mengundang pimpinan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk menindaklanjuti dugaan penggelapan pajak oleh Departemen Keuangan. Kementerian Keuangan sebagai lembaga negara yang penting harus dipastikan bebas dari korupsi yang merugikan keuangan negara dan membahayakan kesejahteraan rakyat.

“Sumber penerimaan negara dari tarif dan sebagainya itu ada di Perbendaharaan. Perbendaharaan adalah perbendaharaan. Kalau tidak ada, berarti semua APBN pemerintah tidak ada,” katanya.

Kontroversi keberadaan uang tunai ratusan triliun rupiah yang menyedot perhatian publik harus segera diselesaikan agar tidak hilang. Pemerintah harus berbuat cukup untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kemudian DPR harus membentuk pansus. Lalu apakah perlu pansus pada rapat berikutnya. Kalau tidak jelas, kami akan membuat keputusan khusus,” ujarnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(ADN)