DPR mempertanyakan keseriusan KY memilih hakim ad hoc HAM | Dr. Borat

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan keseriusan Dewan Yudisial (KY) dalam memilih hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM). Anggota DPR RI Trimedya Panjaitan mempertanyakan apakah KY yang melakukan tes atau memilih tes tambahan.

Trimedya juga menanyakan kualifikasi hakim pendamping yang dicalonkan KY.Sebab, DPR juga bertanggung jawab untuk itu uji kepatutan dan kepatutan Dan menyerahkan kepada Presiden daftar calon hakim ad hoc HAM.

Hal itu disampaikan Trimedya saat Panitia III DPR mendengarkan penjelasan KY soal calon hakim agung yang lolos pada Selasa, 21 Maret 2023.

Tak hanya Trimedya anggota Panja III DPR, Fraksi PPP Arsul Sani juga perlu mengklarifikasi mengapa Komisi Yudisial hanya membawa tiga calon hakim HAM sementara dan enam calon hakim agung ke DPR. Sebab, Mahkamah Agung membutuhkan 11 hakim, sedangkan hakim ad hoc HAM membutuhkan 3 orang.

“Yang dibutuhkan 11 hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM. (KY membawa kurang dari hakim semu). Apakah ini kekikiran atau kehati-hatian KY? Kirimkan ke sini (DPR)?” kata Arsul.

Tak hanya itu, Arsul juga mengingatkan KY untuk mempertimbangkan usulan koalisi masyarakat agar diperlukan hakim ad hoc Mahkamah Agung untuk menggulingkan Paniai.

Menanggapi hal itu, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya melakukan pemilihan secara mandiri. Mukti meyakinkan metodologi yang digunakan KY dalam menguji kualitas dan integritas calon hakim agung bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi kalau ada yang tidak direkomendasikan jadi hakim, kita berjarak dan independen. Yang kita lakukan adalah kita menyeleksi calon hakim, kita punya kriteria, kita punya cek. Kita telusuri dan telusuri hasil prosesnya,” ujarnya. .

Mukti juga mengklaim salah satu calon hakim sementara, Harnoto, merupakan anggota yang bisa lolos karena memenuhi kriteria kelulusan Kentucky.

“Metodologi penilaian berasal dari Kentucky, kami memiliki standar, pedoman, metrik, kami memiliki beberapa pengujian, dan kami memiliki semua penilaian, jadi kami memiliki hasil untuk setiap pengujian yang kami lakukan pada opsi ini,” kata Mukti.

Adapun rencananya uji kepatutan dan kepatutan Dilaksanakan DPR pada Senin 27 Maret 2023. Selanjutnya, pada Kamis, 30 Maret 2023, Republik Demokratik akan mengumumkan pemilihan hakim ad hoc.

Secara terpisah, Jane Rosalina Rumpia, anggota Komisi Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Unit Pengawasan Korban Kekerasan (Kontras), meminta DPR melanjutkan tahap uji tuntas pemilihan hakim ad hoc HAM sebagai arena menggali visi, misi, pengetahuan dan kemampuan masing-masing kandidat.

Pasalnya, Pengadilan HAM Paniai merupakan Pengadilan HAM pertama dalam 18 tahun setelah Pengadilan HAM Abepura terakhir digelar pada 2004.

Dengan demikian, setiap tahapan pengadilan HAM Panayei yang tragis menjadi penting bagi perkembangan upaya penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Komite III DPR-RI diharapkan melakukan proses fit and fit testing calon hakim ad hoc HAM yang dilakukan secara terbuka, dengan pelibatan yang berarti dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip yang bermakna,” kata Jane media Indonesia.

“Kami berharap hakim ad hoc yang terpilih kali ini melalui putusan yang diambilnya dapat memenuhi kebutuhan akan keadilan dan mengungkap kebenaran yang dihadapi oleh tiga pengadilan HAM (Tanjung Priok, Timor Leste, Abepura) yang telah berjalan selama ini. Tidak bisa melakukannya,” katanya.

Jane menilai, jika DPR RI ngotot meloloskan ketiga calon hakim HAM sementara hasil seleksi KY, pihaknya ragu bisa menuntaskan proses pengungkapan kebenaran dan menghadirkan keadilan bagi para korban. Keraguan tersebut, lanjutnya, didasari latar belakang calon anggota aktif Polri.

“Para pihak memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan tentang proses peradilan, tidak memahami konsep HAM secara umum, tidak mengetahui pelanggaran HAM berat di Indonesia, bahkan tidak menyebutkan tiga pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pengadilan HAM. dicoba pada perilaku tahap seleksi,” ujarnya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(akhir)