Konflik Sudan: Pertempuran dua jenderal yang pernah bekerja sama | Dr. Borat

Bentrokan sengit antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces telah menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan orang mengungsi. Perang saudara semakin intensif dan mengancam ketidakstabilan wilayah yang lebih luas, bukan hanya Sudan.

Apa kisah di balik pertempuran sengit di Sudan?

Konflik meletus pada 15 April 2023 dalam perebutan kekuasaan antara dua faksi utama junta militer. Angkatan Bersenjata Sudan umumnya setia kepada penguasa de facto negara itu, Jenderal Abdel Fattah Burhan. Sementara itu, milisi RSF mengikuti mantan panglima perang Mohammad Hamdan Dagalo alias Hemeti.

Perebutan kekuasaan Sudan berasal dari tahun-tahun menjelang pemberontakan 2019 yang menggulingkan diktator Omar al-Bashir, yang telah mengumpulkan banyak pasukan keamanan yang kuat dan dengan sengaja bentrok satu sama lain.

Ketika upaya transisi ke pemerintahan sipil yang demokratis goyah setelah jatuhnya Bashir, bentrokan faksi di negara itu tampaknya tak terelakkan.Mengutip dari halaman waliPara diplomat di Khartoum memperingatkan pada awal 2022 bahwa mereka khawatir kekerasan akan meletus cepat atau lambat. Ketegangan tinggi dalam minggu-minggu menjelang konflik di Sudan.

RSF didirikan oleh Bashir untuk menumpas pemberontakan Darfur yang dimulai lebih dari 20 tahun lalu akibat marjinalisasi politik dan ekonomi masyarakat lokal oleh pemerintah pusat Sudan. RSF juga dikenal sebagai Janjaweed, sebuah kelompok yang terkait dengan kekejaman.

Pada 2013, Bashir mengubah Janjaweed menjadi pasukan paramiliter semi-terorganisir dan memberi para pemimpinnya pangkat militer. Bashir kemudian mengerahkan mereka ke Darfur Selatan untuk menumpas pemberontakan sebelum mengirim banyak anak buahnya untuk berperang di Yaman dan Libya.

RSF yang dipimpin oleh Hemedti dan tentara reguler yang dipimpin oleh Burhan bersama-sama menggulingkan Bashir pada tahun 2019. RSF kemudian membubarkan aksi duduk damai di depan markas militer di Khartoum, menyebabkan ratusan orang tewas dan puluhan wanita diperkosa.

kudeta Sudan

Kudeta pada Oktober 2021 mengganggu kesepakatan pembagian kekuasaan dengan warga sipil yang memimpin protes Bashir yang seharusnya menghasilkan transisi ke pemerintahan demokratis.

Kudeta membawa tentara kembali berkuasa tetapi menghadapi protes, isolasi baru dan memperdalam kesengsaraan ekonomi setiap minggu. Hemedti mendukung rencana transisi baru, membawa ketegangan ke permukaan dengan Burhan.

Hemedti meraup untung dengan mengekspor emas dari tambang ilegal. Dia juga memimpin puluhan ribu veteran yang kuat. Hemeti telah lama kecewa dengan posisinya sebagai perwakilan resmi di dewan penguasa Sudan.

Sumber utama ketegangan di Sudan sejak pemberontakan 2019 adalah tuntutan sipil untuk pengawasan militer dan integrasi Pasukan Dukungan Cepat ke dalam angkatan bersenjata reguler.

Warga sipil juga menyerukan penyerahan kepemilikan militer atas pertanian, perdagangan, dan industri lainnya – sumber kekuatan penting bagi militer, yang seringkali mengalihkan operasi militer ke milisi regional.

Perdebatan lainnya adalah mencari keadilan atas kejahatan perang yang dilakukan militer dan sekutunya dalam konflik Darfur sejak 2003. Pengadilan pidana internasional berusaha untuk mengadili Bashir dan tersangka Sudan lainnya.

Keadilan juga dicari atas pembunuhan seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi pada Juni 2019 yang melibatkan militer. Keterlambatan penyelidikan resmi telah membuat marah para aktivis dan kelompok sipil. Selain itu, mereka menginginkan keadilan bagi setidaknya 125 orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan selama protes sejak kudeta 2021.

Sudan terletak di wilayah bergejolak yang berbatasan dengan Laut Merah, Sahel, dan Tanduk Afrika. Lokasinya yang strategis dan kekayaan pertaniannya menarik partisipasi kekuatan regional, memperumit peluang keberhasilan transisi ke pemerintahan sipil.

Beberapa tetangga Sudan – termasuk Ethiopia, Chad, dan Sudan Selatan – telah diguncang oleh kerusuhan dan konflik politik, dengan hubungan Sudan dengan Ethiopia khususnya tegang karena berbagai masalah, termasuk tanah pertanian yang disengketakan di perbatasan antara kedua negara. pertempuran terbaru telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk ribuan melintasi perbatasan ke Chad.

Dimensi geopolitik utama juga ikut berperan, dengan Rusia, Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan kekuatan lain bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Sudan.

Arab Saudi dan UEA melihat transisi Sudan sebagai peluang untuk melawan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris, mereka membentuk “Kelompok Empat” untuk memulai mediasi di Sudan bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika. Kekuatan Barat khawatir bahwa Rusia dapat mendirikan pangkalan di Laut Merah, yang telah dinyatakan terbuka oleh para pemimpin militer Sudan.

mengevakuasi orang asing

Banyak negara sibuk mengevakuasi diplomat dan warganya dari Sudan sejak konflik pecah. Di antara banyak negara, Indonesia adalah negara yang mengevakuasi warganya dari Sudan dengan relatif cepat. Perwakilan RI di Sudan, KBRI Khartoum, telah mengevakuasi sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) ke rumah aman sejak konflik pecah.

Selang beberapa waktu, pemerintah Indonesia segera melaksanakan rencana evakuasi untuk mendeportasi WNI dari Sudan ke Indonesia.

Hingga Senin, 1 Mei 2023, sebanyak 949 WNI telah dievakuasi dari Sudan. Di antaranya, 930 WNI dievakuasi melalui Jeddah, Arab Saudi, 13 orang dievakuasi melalui Mesir, 6 orang dievakuasi melalui Uni Emirat Arab, dan 829 orang diantaranya telah tiba di Indonesia.

WNI dideportasi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, 385 WNI tiba di Indonesia pada 28 April dengan Garuda Indonesia. Pada fase kedua, 363 orang tiba di Tanah Air dua hari kemudian dengan Garuda Indonesia.

Tahap ketiga, 75 orang tiba di Indonesia pada 1 Mei dengan pesawat TNI AU. Pada saat yang sama, enam warga negara Indonesia secara mandiri mengatur untuk pulang.

Setiap proses evakuasi memiliki karakteristik, tantangan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Evakuasi dari Sudan kali ini berjalan lancar, jauh lebih baik dari beberapa negara lain. Dalam hal ini, berbagai departemen dalam pemerintahan Indonesia perlu banyak dipuji karena melindungi warga negara Indonesia.

(Fiji)