RUU kesehatan resmi diajukan ke pemerintah untuk dibahas – Sehat Negeriku | Dr. Borat

Jakarta, 10 Maret 2023

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah menyerahkan rancangan undang-undang kesehatan kepada pemerintah untuk dibahas bersama setelah mengesahkan rancangan undang-undang sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna Februari lalu.

Pada tahap ini, proses partisipasi masyarakat akan dimulai secara formal, dan pemerintah serta DPR akan menjaring pendapat dan keinginan masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum.

Di sisi pemerintah, Presiden telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator perwakilan pemerintah untuk membahas RUU tersebut dengan DPR. Menteri lain yang ditunjuk antara lain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Keuangan serta Hukum dan HAM.

Selain itu, Menteri Kesehatan akan mengkoordinasikan penyusunan Daftar Isian Ijin (DIM) dengan menteri lain yang ditunjuk dan kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pangan dan Badan Narkoba, Biro Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Biro Nasional Penanggulangan Bencana.

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan akan ikut serta dalam proses partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan. Kegiatan partisipasi publik akan dilakukan dengan instansi pemerintah, lembaga publik, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil dan organisasi lainnya, menggabungkan online dan offline.

Pemerintah akan menyelenggarakan partisipasi publik yang berarti sehingga hak publik untuk berpendapat, dipertimbangkan pandangannya, dan menerima interpretasi dapat diakomodasi dalam pembahasan RUU tersebut.

“Mengingat RUU ini akan memicu reformasi di bidang kesehatan kita agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, murah dan akurat, maka sangat dibutuhkan pelibatan masyarakat secara luas (#SehatlebihDekat, #SehatlebihTepat, #SehatlebihMurah). RUU ini akan mengubah kebijakan kesehatan kita untuk fokus mencegah orang sakit daripada mengobati mereka,” kata juru bicara Kementerian Kesehatan Dr Mohammad Siaril (10/3).

“RUU ini juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan klasik seperti kekurangan dokter umum dan spesialis, distribusi tenaga kesehatan yang masih sulit, gizi buruk dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai,” jelas dr Syahril.

Pesan tersebut disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Halo Kemenkes di nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, fax (021) 5223002, 52921669 dan alamat email contact@kemkes.go.id (NI).

sekretaris komunikasi dan layanan publik

Siti Nadia Tarmizi, M. Epid