Pemerintah harus mengubah cara penyelesaian konflik di Papua | Dr. Borat

Jakarta: Penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mengakibatkan tewasnya dua anggota TNI-Polri di Puncak Jaya Papua, Sabtu 25 Maret 2023 saat mengamankan shalat tarawih menunjukkan pemerintah harus mengambil tindakan lebih serius untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Wakil Presiden DPD Filep Wamafma, seorang warga Papua, mengatakan peristiwa saat ini menuntut semua pihak, terutama pemerintah, mengubah pendekatan atau pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Insiden tersebut juga menunjukkan perlunya menangani kekerasan senjata dengan benar.

“Pimpinan TNI dan Polri harus benar-benar menilai keamanan prajurit, tidak hanya prajurit itu sendiri, tetapi juga yang memberikan keamanan bagi warga sipil. Ini jauh lebih penting,” ujarnya saat dihubungi, Minggu, 26 Maret 2023.

Phillip juga mengatakan bahwa setiap prajurit yang ditempatkan di zona konflik harus memiliki kemampuan, insting dan pengetahuan untuk memahami medan dan situasi peluang atau untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Namun di sisi lain, pemerintah dinilai belum memiliki satu filosofi konstruktif dalam menangani konflik di Papua.

“Saya melihat pemerintah menganggap itu hal yang wajar dan bisa ditanggulangi. Tapi pertanyaannya kenapa peristiwa ini terjadi puluhan tahun, dan ini harus dibicarakan apa yang menyebabkan peristiwa ini terus terjadi,” ujarnya.

Ia menilai, TNI-Polri memiliki penilaian dan analisis tersendiri terhadap model peristiwa tersebut dan berharap memiliki desain khusus saat menangani konflik di Papua. Dalam politik, ketika waktu dan korban terus menyusut, tidak ada alternatif selain dialog.

“Kalau pemerintah tidak mau berdialog dengan kelompok lawan, saya kira tidak akan menghentikan konflik di Papua. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, dan berdialog bukan berarti merendahkan martabat negara, tapi menyelesaikan masalah,” tegasnya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(akhir)