Memerangi disinformasi di media sosial menjelang pemilu 2024 | Dr. Borat

JAKARTA: Disinformasi terkait pemilu di media sosial akan merajalela menjelang Pemilu 2024 dengan tujuan memengaruhi opini publik, kata Khairunnisa Nur Agustyati, direktur eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Kalau tujuan 2014 adalah mengubah opini publik atau mengubah pilihan masyarakat, maka ini akan menjadi serangan di kalangan peserta pemilu,” kata Ninis di Jakarta, Senin, 17 April 2023.

Dia mengatakan, ada juga insiden disinformasi pada pemilu 2019 yang menyasar penyelenggara proses pemilu.

“Kalau 2019 sudah mulai menyerang penyelenggara, termasuk KPU dan Bawaslu, tentang tata cara proses pemilu, tadi soal surat suara, dan bagaimana mencoblos di TPS,” ujarnya.

Bahkan, beredar kabar bahwa masyarakat tidak perlu ke TPS, cukup mencoblos di satu tempat platform Media sosial saja. Tentu saja, dengan disinformasi semacam ini, hak pilih menjadi hilang.

Tak hanya itu, Nines juga menyoroti bahaya berkampanye di media sosial. Bahkan, sosialisasi media sosial dianggap sebagai area abu-abu yang dapat menimbulkan disinformasi.

“Tidak hanya fokus disinformasi saat kampanye, tapi bagaimana hari ini? Rasanya tidak bisa dihindari karena tidak mungkin untuk tidak menggunakan media sosial,” jelasnya.

Oleh karena itu, Nines mendorong penyelenggara pemilu memperkuat ekosistem digital demokrasi untuk pemilu 2024. Ekosistem digital ini diharapkan dapat mendeteksi, menganalisis, dan meningkatkan penggunaan media sosial agar tidak disalahgunakan.

“Bagaimanapun, tidak mungkin menggunakan media sosial selain cepat dan gratis, tetapi di satu sisi ada kemungkinan berita palsu, misinformasi, perilaku tidak autentik, kemudian boot, influencer atau buzzer, lalu dana kampanye,” jelasnya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(ABK)