KPK masih mencari bukti identitas tersangka bos Loco Montrado | Dr. Borat

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak melupakan dugaan keterlibatan direktur PT Loco Montrado Siman Bahar dalam korupsi pengolahan anoda logam. Bukti-bukti yang menguatkan masih diupayakan untuk menetapkan status hukumnya.

“Masih terus dilakukan upaya pencarian barang bukti,” kata Wakil Presiden KPK Johanis Tanak dalam keterangan tertulis, Senin, 17 April 2023.

Seaman lolos dari status tersangka setelah memenangkan praperadilan. Namun, KPK menegaskan sidang itu hanya pemeriksaan administrasi, bukan pemusnahan barang bukti yang terkait kasus tersebut.

KPK menegaskan akan menginjak pedal gas jika menemukan bukti-bukti yang memperkuat tudingan sebelumnya. Lembaga antikorupsi tidak membeda-bedakan siapa pun.

“Ya betul (tersangka akan ditetapkan jika cukup bukti),” ujarnya.

KPK berencana membuka pemeriksaan baru terhadap direksi PT Loco Montrado Siman Bahar. Siman memenangkan praperadilan pada tahun 2017 dalam apa yang disebut kolaborasi manajemen anoda logam antara PT Antam Tbk dan PT Loco Montrado, dan dia dibebaskan sebagai tersangka.

“Kami ulangi lagi, sprindik (perintah penyidikan) akan kami perbaharui,” kata Wakil Penindakan dan Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Januari 2023.

Karyoto mengatakan, gagalnya praperadilan bukan berarti KPK tidak bisa menetapkan Siman sebagai tersangka. Saat ini, bukti keterlibatan direksi PT Loco Montrado lebih kuat dari sebelumnya.

Dodi Mar Pertimbangkan, general manager unit usaha pengolahan dan pemurnian logam PT Antam Tbk, menjadi tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Masalah bermula ketika unit usaha pengelolaan dan pemurnian logam mulia PT Antam Tbk mengontrak beberapa perusahaan untuk pekerjaan terkait pemurnian emas mentah.

Saat kerja sama berjalan, Dodi enggan menggunakan jasa perusahaan yang sudah dikontraknya. Keputusan itu diambil secara sepihak.

Dodi kemudian memilih PT Loco Montrado untuk bekerja sama dengannya di proyek tersebut. Dia bahkan tidak melaporkan kepindahannya ke direksi PT Antam Tbk.

Ada beberapa kejanggalan dalam pemilihan PT Loco Montrado. Pertama, perusahaan tidak memiliki pengalaman atau kemampuan teknis yang sama dengan PT Antam Tbk dalam mengelola anoda logam.

Diketahui, PT Loco Montado belum memiliki sertifikat internasional. Keanehan lainnya adalah kontrak ditandatangani pada tanggal yang tertunda. PT Loco Montrado juga terlibat dalam ekspor anoda logam emas rendah, yang secara efektif dilarang.

Itu sebabnya, kas negara diperkirakan merugi Rp 100,7 miliar. Angka tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perbuatan Dodi diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 (1) ke 1 KUHP No.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(ABK)