Amankan Mudik 2023, razia gudang pelumas ilegal | Dr. Borat

Tangerang: Kemendag berhasil memperoleh produk pelumas kendaraan bermotor non compliant dari berbagai merek senilai Rp16,5 miliar. Hasil mendapatkan pelumas ilegal memberikan ketenangan pikiran kepada para pelancong karena mereka menghindari pelumas berkualitas rendah yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya.

Pada Senin (17-4-2023), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan secara langsung hasil pemantauan dan pengamanan tiga gudang yang berlokasi di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pelumas ilegal ini berhasil diamankan setelah mendapat informasi.

“Ini kami lakukan dengan mengawal dan mengamankan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi 1.153 barel produk pelumas dan produk base oil, 196.734 botol produk jadi pelumas, serta ribuan box dan botol yang akan diisi berbagai merk” Total nilai ekonomis pelumas minyak mencapai ± 16,5 miliar rupiah,” kata Jerry.

Jerry menegaskan, berbagai merek produk pelumas ilegal diduga tidak menggunakan sertifikat produk Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), Nomor Registrasi Produk (NPB), dan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) yang tidak memenuhi persyaratan.

Baca juga:
Mantap, KTT ASEAN pakai mobil serba listrik

Menurutnya, sesuai UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, perlindungan konsumen dan tata niaga produk minyak pelumas diawasi, dan kerugian konsumen dari segi keamanan dikurangi melalui pencegahan dini, keselamatan, kesehatan konsumen dan lingkungan. Hidup (K3L).

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kemendag untuk sementara menyita produk pelumas yang tidak sesuai standar. Penjaminan sementara dilakukan berdasarkan Peraturan 40 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Peraturan Peredaran Barang dan/atau Jasa.

Aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah keselamatan tindak lanjut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang memiliki efek jera pada perusahaan untuk memproduksi pelumas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Perdagangan produk minyak pelumas secara teknis harus memenuhi mutu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan karena dapat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8(1)(a) undang-undang,” kata Jerry.

Baca juga:
Polisi menyisir Tol Purbaleunyai untuk antisipasi ranjau

Jerry berharap, langkah tegas ini bisa membuat jera produsen oli pelumas lain di wilayah Banten, sehingga menjadi pelajaran bagi produksi oli pelumas yang sesuai dengan undang-undang.

“Perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa harus menjadi komitmen hakiki pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan menjamin terpenuhinya segala kewajibannya dan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan. Terjadinya Berbagai bentuk pelanggaran akan terus masuk ke ranah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Kemendag terus melindungi industri dalam negeri dan konsumen Indonesia,” ujar Jerry.

(Uda)