Awas, Cakupan Imunisasi Rendah Berisiko Wabah – Healthy Nation | Dr. Borat

Jakarta, 24 Mei 2023

Angka pencapaian imunisasi dasar lengkap (IDL) di 11 provinsi Indonesia masih di bawah target nasional sebesar 90% pada tahun 2022. Kesebelas provinsi dimaksud adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.

Demikian pula dengan imunisasi yang tidak efektif sama sekali (IBL), masih terdapat 17 provinsi di Indonesia yang masih belum memenuhi target imunisasi nasional, dengan 3 provinsi dengan capaian terendah yaitu Sumatera Barat, Papua, dan Aceh.

Selain itu, cakupan imunisasi menengah usia sekolah dasar tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 8 provinsi yang belum mencapai target 70%. Bahkan Aceh di bawah 30%. Kelengkapan imunisasi lanjutan pada usia sekolah dasar dilihat dari persentase anak kelas 6 yang mendapat imunisasi lanjutan lengkap dengan 1 dosis DT, 1 dosis rubella campak dan 2 dosis Td dalam satu tahun di satu wilayah.

Pada tahun 2023, angka imunisasi bayi usia 0-11 bulan menjadi 100%, dan sasaran kehamilan dini mencapai 33,3%.

“Namun sebenarnya capaian per April menunjukkan hanya 175.000 atau 4,02% bayi di seluruh Indonesia yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Dr. Mohammad Syahril dalam konferensi pers cakupan imunisasi di gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (24/5).

Padahal target pemerintah sebesar 33,3% cakupan imunisasi pada bulan 0-11 pada April 2023. Namun, tidak ada provinsi yang mampu mencapai tujuan ini. Dr Syahril mengatakan bahkan ada 5 provinsi yang skornya masih di bawah 1%, yaitu Maluku, Sumut, Papua, Yogyakarta, dan Aceh.

“Tentu ini sangat memprihatinkan dan rawan terjadi kejadian luar biasa (KLB). Karena rendahnya cakupan imunisasi anak dan bayi membentuk herd immunity tentu ada kemungkinan KLB atau KLB terlambat Syahril.

Cakupan imunisasi harus ditingkatkan mengingat sebagian besar provinsi di Indonesia berisiko tinggi terhadap penularan polio, campak, dan difteri. Sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten dan kota merupakan daerah berisiko tinggi penularan polio.

Sama halnya dengan penyakit campak, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia termasuk dalam daerah risiko tinggi dan sangat tinggi penularan penyakit campak. Bahkan pada tahun 2022-2023 akan terjadi wabah polio tipe 2 di Indonesia. Cakupan imunisasi polio sangat rendah pada tahun 2022 di kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Biroiyan di provinsi Aceh dan Purwakarta di Jawa Barat pada tahun 2023.

“Dalam upaya mencapai cakupan imunisasi, Kementerian Kesehatan melakukan program pemberian imunisasi tambahan polio, difteri dan campak. Di Provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau telah dilakukan imunisasi polio tambahan. Pada Pada saat yang sama, imunisasi tambahan difteri diberikan di Kabupaten Garut dan imunisasi campak tambahan diberikan di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.

Khusus menyasar kanker, program vaksinasi HPV gratis akan diluncurkan untuk mencegah jumlah kanker serviks pada wanita. Vaksin HPV ditargetkan untuk anak perempuan di kelas 5 dan 6. Tahun ini akan didistribusikan secara merata di 34 provinsi di Indonesia.

Selain vaksinasi, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan pilot program skrining kanker serviks dengan menggunakan tes DNA HPV. Saat ini pemeriksaan DNA HPV dilakukan di lima kota di Provinsi DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Dr Syahril mengatakan, memastikan hasil imunisasi tepat sasaran membutuhkan upaya dari semua pihak, terutama pemerintah daerah.

“Dengan begitu, kita dapat menjaga masa depan generasi penerus bangsa dan memastikan anak-anak kita tumbuh dengan sehat,” ujar Dr. Syahril.

Pesan tersebut disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor hotline Halo Kemenkes 1500-567, SMS 081281562620 dan email contact@kemkes.go.id (D2/NI).

sekretaris komunikasi dan layanan publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid