Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kondisi tersebut bisa diatasi.
Hal itu disamoaikan sivitas akademik dari Universitas Paramadina dalam diskusi Menjaga Komitmen pada Demokrasi dan Keadilan: Suara Moral dari Kampus. Inisiator Suara Moral dari Kampus, Pipih A. Rifai, menyampaikan empat hal yang dapat dilakukan untuk menjaga cita-cita luhur demokrasi.
“Sebagai bagian dari komunitas akademik, kami memandang perlu untuk mengingatkan semua pihak untuk kembali pada cita-cita penguatan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” ucap Pipih dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Desember 20233.
Dalam acara tersebut, ada empat usulan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Di antaranya, pemerintah, lembaga hukum, parlemen dan partai politik, serta akademisi, pegiat masyarakat sipil, dan media massa.
“Kepada pemerintah dimana puncak tertinggi ada pada presiden, kami meminta agar pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bagi semua warga tanpa kekhawatiran adanya kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Haris Azhar dan kawan-kawan,” tutur Pipih.
Pipih juga meminta agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan. Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus direvisi.
Pada lembaga penegak hukum, Pipih meminta keadilan ditegakkan. Putusan-putusan pengadilan harus bersifat berkeadilan.
“Kita tidak membenarkan putusan-putusan yang mengandung konflik kepentingan dan tidak imparsial. Kita ingin penegakan hukum untuk keadilan,” ungkap dia.
Selanjutnya, parlemen dan partai politik diminta menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yakni, menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita tidak membenarkan parlemen yang hanya menuruti semua kebijakan pemerintah meski tidak sejalan dengan kepentingan rakyat,” tutur Pipih.
Pipih menyebut partai politik harus menjadi teladan. Serta, perjuangan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik.
Para akademisi, pegiat masyarakat sipil, dan media massa diminta menjaga semangat demokrasi, keadilan dan anti KKN. Dengan begitu cita-cita luhur para pendiri bangsa dapat tercapai.
“Kita semua masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi demi masa depan yang lebih baik bagi negeri ini,” ujar dia. (Medcom/Imanuel Rymaldi)
Hal itu disamoaikan sivitas akademik dari Universitas Paramadina dalam diskusi Menjaga Komitmen pada Demokrasi dan Keadilan: Suara Moral dari Kampus. Inisiator Suara Moral dari Kampus, Pipih A. Rifai, menyampaikan empat hal yang dapat dilakukan untuk menjaga cita-cita luhur demokrasi.
“Sebagai bagian dari komunitas akademik, kami memandang perlu untuk mengingatkan semua pihak untuk kembali pada cita-cita penguatan demokrasi dan keadilan di Indonesia,” ucap Pipih dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Desember 20233.
Dalam acara tersebut, ada empat usulan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Di antaranya, pemerintah, lembaga hukum, parlemen dan partai politik, serta akademisi, pegiat masyarakat sipil, dan media massa.
“Kepada pemerintah dimana puncak tertinggi ada pada presiden, kami meminta agar pemerintah menjamin kebebasan berpendapat bagi semua warga tanpa kekhawatiran adanya kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Haris Azhar dan kawan-kawan,” tutur Pipih.
Pipih juga meminta agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan. Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus direvisi.
Pada lembaga penegak hukum, Pipih meminta keadilan ditegakkan. Putusan-putusan pengadilan harus bersifat berkeadilan.
“Kita tidak membenarkan putusan-putusan yang mengandung konflik kepentingan dan tidak imparsial. Kita ingin penegakan hukum untuk keadilan,” ungkap dia.
Selanjutnya, parlemen dan partai politik diminta menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yakni, menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita tidak membenarkan parlemen yang hanya menuruti semua kebijakan pemerintah meski tidak sejalan dengan kepentingan rakyat,” tutur Pipih.
Pipih menyebut partai politik harus menjadi teladan. Serta, perjuangan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik.
Para akademisi, pegiat masyarakat sipil, dan media massa diminta menjaga semangat demokrasi, keadilan dan anti KKN. Dengan begitu cita-cita luhur para pendiri bangsa dapat tercapai.
“Kita semua masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi demi masa depan yang lebih baik bagi negeri ini,” ujar dia. (Medcom/Imanuel Rymaldi)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
(ABK)
Berita Kesehatan Terkini Hari ini
Berita Kesehatan
bpjs kesehatan
kesehatan
poster kesehatan
cek bpjs kesehatan
call center bpjs kesehatan
edabu bpjs kesehatan
protokol kesehatan
dinas kesehatan
iuran bpjs kesehatan
kesehatan mental
cek bpjs kesehatan dengan nik
kondisi kesehatan mental
cara cek bpjs kesehatan
tes kesehatan mental
cara daftar bpjs kesehatan
menteri kesehatan
kantor bpjs kesehatan terdekat
daftar bpjs kesehatan online
asuransi kesehatan
alat kesehatan
kartu bpjs kesehatan
toko alat kesehatan terdekat
kementerian kesehatan
daftar bpjs kesehatan
cara cek bpjs kesehatan di hp
contoh poster kesehatan
bpjs kesehatan login
logo kesehatan
cek tagihan bpjs kesehatan
kesehatan masyarakat
kantor bpjs kesehatan
toko alat kesehatan
pusat kesehatan masyarakat
cek iuran bpjs kesehatan
makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya adalah
login bpjs kesehatan
poster tentang kesehatan
gambar poster kesehatan
cara membuat bpjs kesehatan
bpjs kesehatan online
hari kesehatan nasional
cek bpjs kesehatan online
antrian online bpjs kesehatan
pcare bpjs kesehatan
kalung kesehatan
lpse kesehatan
hari kesehatan mental sedunia
pantun kesehatan
cara cek bpjs kesehatan aktif atau tidak
artikel tentang kesehatan