DPR Perlu Bentuk Pansus Usut Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun, Ini Alasannya | Dr. Borat

JAKARTA: Pengamat politik Adi Prayitno mendorong DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Adi menilai penting dibentuk pansus untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.

“DPR harus membentuk pansus untuk mengusut apakah benar informasi terkait transaksi mencurigakan Rp 349 lakh crore,” kata Adhi saat dihubungi, Jumat, 31 Maret 2023.

Adi menilai masyarakat membutuhkan informasi secara langsung. Misalnya, apakah transaksi mencurigakan memang pertanda korupsi.

“Penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang sedang bertanya-tanya saat ini,” kata Adi.

Ia pun mendorong agar Republik Demokratik segera menggelar pertemuan antara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini penting untuk mengklarifikasi argumen mereka terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun itu.

“Seperti pamer keperawanan dan kelemahan internal di antara menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), seolah dua menteri ini tidak bisa bertemu, tidak bisa berbaur satu sama lain,” kata Adi.

Adhi mengatakan penting bagi kedua menteri untuk duduk bersama dan menjelaskan semuanya. Adi mendorong Partai Demokrat menggelar rapat kerja kedua menteri.

“Ini harus diselesaikan di meja dialog, bahkan DPR perlu bertemu dengan kedua menteri sekaligus untuk membersihkanr, keduanya dapat bersaing dengan data dan melawan satu sama lain,” katanya.

Adi mengatakan, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggelar rapat kabinet dengan Presiden Jokowi. Pertemuan keduanya diyakini akan mengakhiri perdebatan triliunan transaksi yang meragukan.

“Memalukan kalau (pendapat) dilihat publik, seolah-olah para menteri tidak rukun, tidak saling bicara, tidak ada kesamaan,” ujarnya.

Mahfud dan Sri Mulyani berselisih paham terkait informasi transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani sempat menjelaskan transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp 3,3 triliun, sedangkan Mahfud menyebut angkanya mencapai Rp 35 triliun. Beberapa waktu lalu, para menteri menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat kerja bersama dengan Republik Demokratik Rakyat Korea.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Medcom.id.

(AGA)