Ini adalah poin perubahan untuk penciptaan lapangan kerja | Dr. Borat

JAKARTA: Wakil Ketua Badan Legislatif Republik Demokratik (Baleg) M Nurdin memaparkan beberapa perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. Salah satunya berkaitan dengan pekerjaan.

“Pengalihdayaan atau outsourcing. Pasal 64 mengatur pengalihan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Pengalihdayaan atau outsourcing jenis pekerjaan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Nurdin di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Maret 2023 Selasa tanggal 21.

Kedua, mengganti kecacatan dalam Pasal 67 dengan kecacatan. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas perlu memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajatnya.

Kemudian, aturan tentang upah minimum ada dalam beberapa pasal. Selain itu, jaminan kehalalan produk dan pengelolaan sumber daya air juga dilibatkan.

“Kemudian melakukan harmonisasi dan sinkronisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU KUP, UU PPH dan UU PPnBM,” jelas Nurdin.

DPR resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU). Persetujuan itu dilakukan pada Sidang IV Rapat Paripurna DPR ke-19 Tahun 2022-2023.

Sebanyak tujuh fraksi sepakat Perppu menjadi undang-undang. Ketujuh fraksi itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Otorisasi Nasional (PAN), dan Partai NasDem.

Sementara itu, hanya dua fraksi yang menolak. Yakni, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(AGA)