Kasus Waskita Karya, konsultasi Kejaksaan Agung dengan BPKP | Dr. Borat

JAKARTA: Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menangani kasus proyek fiktif Waksita Karya.Kerugian negara diyakini berlipat ganda karena tersangka Destiawan Soewardjono mengajukan pembelaan sebagai direktur utama pembiayaan rantai pasokan (SCF) ke beberapa bank untuk proyek virtual.

“Kami terus konsultasi dengan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan),” jelas Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. media IndonesiaKamis, 4 Mei 2023.

Penyidikan terus menyasar seluruh oknum terkait dugaan kasus korupsi, penyimpangan atau penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016-2020, dengan kerugian negara kurang lebih Rp 2,5 triliun. Empat belas orang telah menjadi tersangka dan ditahan.

“Tiga belas di antaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan pada tahap kedua. Kalau ada indikasi mengarah ke sana, tentu akan kami lanjutkan penyidikan,” kata Ketut.

Baru-baru ini, penyidik ​​Kejaksaan Agung memeriksa enam saksi lainnya terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast. Berikut keenam saksi tersebut:

1. ED sebagai Senior Vice President Finance PT Waskita Karya Tbk
2. AOP sebagai Finance General Manager PT Waskita Beton Precast
3. AYTN menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast
4. L, sebagai SVP Infra II PT Waskita Karya (Persero)
5. AM sebagai PT Waskita Karya (Persero), Senior Vice President Finance
6. S sebagai SVP Infra II PT Waskita Karya

Enam saksi diperiksa oleh tersangka DES. Saksi diperiksa untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara korupsi fasilitas pembiayaan beberapa bank oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

waspada pemerintah

Ketua Majelis Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak mengapresiasi langkah inkremental yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Waskita Karya. Barita mengungkapkan, kasus korupsi Waskita Karya menjadi pengingat kuat bagi pemangku kepentingan untuk berhati-hati dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

“Mari tingkatkan dukungan agar Kejaksaan Agung dapat menegakkannya dengan lebih baik dan profesional tanpa toleransi Lawan korupsi,” kata Barita.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id

(AGA)