Keputusan Mahkamah Agung bersifat mengikat dan para penegak hukum harus mematuhinya | Dr. Borat

Jakarta: Putusan Mahkamah Agung (MA) dianggap sebagai produk hukum yang mengikat. Aparat penegak hukum diminta untuk memperhatikan dan menegakkan ketentuan hukum mengenai hal ini.

Jumat, 12 Mei 2023, media Indonesia mengutip Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, mengatakan: “Kalau putusan MA memutuskan tidak ada tindakan (ilegal) ya, maka siapa pun tidak boleh dihukum.”

Hal itu diungkapkan Fickar menanggapi penolakan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Direktur Utama PT CLM Zainal Abidin. PK itu diajukan atas putusan dugaan penipuan oleh mantan pimpinan perusahaan Helmut Hermawan.

Mahkamah Agung menolak PK dan memutuskan bahwa Helmut tidak melakukan kesalahan apapun. Fickar meminta aparat penegak hukum untuk mematuhi peraturan tersebut.

Artinya, terdakwa harus dibebaskan, kata Fica.

Di sisi lain, dia menilai terlapor bisa menempuh jalur hukum. Di ranah perdata dan pidana, Zainal dituntut.

“Karena dia menerima kerugian materiil dan immateriil dalam proses hukumnya. Jadi dia bisa menggugat,” kata Fika.

Pengacara Helmut, Sholeh Amin, memuji pemecatan PK oleh Mahkamah Agung. Sebab, hal itu membuktikan kliennya tidak melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian jual beli saham PT APMR di PT CLM.

Dia berharap keputusan itu berarti tidak ada pelanggaran hukum dalam masalah tersebut. “Mudah-mudahan muncul,” kata Sholeh.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(ADN)