KPK Ambil Sampel Suara Bupati Meranti Nonaktif untuk Ungkap Komunikasi Terkait Suap | Dr. Borat

JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil sampel suara Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Mehmet Adil (MA). Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi komunikasi yang diduga suap.

“Tim penyidik ​​mengambil sampel suara tersangka MA untuk dicocokkan dengan beberapa percakapan yang terjadi saat menerima suap,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 April 2023.

KPK tidak membeberkan pembicaraan itu. Pembicaraan itu diduga kuat melibatkan Adil.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka usai Operasi Over the Hand (OTT) di Kepulauan Meranti pada Kamis malam, 6 April 2023. Para tersangka itu adalah Muhammad Adil, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, dan Penyidik ​​Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa.

Mereka diduga terlibat menerima suap untuk pelayanan umrah dan mediasi audit keuangan. Penyidik ​​KPK masih mendalami kasus tersebut.

Adil diduga melanggar Pasal 12f atau Pasal 12a atau Pasal 12b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pasal 31 Tahun 1999 Perubahan atas UU No 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia juga diduga melanggar Pasal 5(1)a atau Pasal 5(1)b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 55(1)-1 KUHP.

Selain itu, Fitria diduga melanggar Pasal 5(1)a atau Pasal 5(1)b atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Pasal 55 ayat 1 sampai dengan 1 KUHP.

Terakhir, Fahmi diduga melanggar Pasal 12(a) atau Pasal 12(b) atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id.

(OSZA)