KPK periksa pansus pemberantasan korupsi di kantor Pemkab Meranti | Dr. Borat

Jakarta: Kantor Bupati Meranti dan Mes PUPR Kantor Meranti diduga digadaikan oleh Bupati Meranti nonaktif Muhammad Adil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki masalah ini.

“Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk melihat apakah KPN bisa menjaminkan pinjaman kepada bank tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK Selatan, Jakarta, Minggu, 16 April 2018. 2023.

Bupati Pangeran Nonaktif, Meranti Muhammad Adil, diduga menggadaikan kantor itu untuk mendapatkan uang Rp 100 miliar dari bank pada 2022. KPK juga akan melihat pola pemberitaan tentang dana pinjaman. Program pinjaman perlu diselidiki karena kantor pemerintah tidak dapat digunakan sebagai aset jaminan.

“Karena kalau aset itu milik negara saat itu, tidak mungkin aset daerah ada, lalu kalau ada prestasi atau gagal, maka akan disita dan tidak bisa dilelang,” kata Ghufron.

Kedalaman tentu tidak terburu-buru. Pasalnya, KPK masih sangat minim mendapatkan informasi.

“Kita akan telusuri dulu, apakah itu tindak pidana korupsi atau tidak,” kata Ghufron.

Pada Kamis malam, 6 April 2023, KPK menetapkan tiga tersangka usai melakukan operasi penjambretan di Kepulauan Meranti. Mereka adalah Bupati Meranti Muhammad Adil, Fitria Nengsih, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, dan Pemeriksa Muda BPK mewakili Riau M Fahmi Aressa.

Adil diduga melanggar Pasal 12f atau Pasal 12a atau Pasal 12b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pasal 31 Tahun 1999 Perubahan atas UU No 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia juga diduga melanggar Pasal 5(1)a atau Pasal 5(1)b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 55(1)-1 KUHP.

Selain itu, Fitria diduga melanggar Pasal 5(1)a atau Pasal 5(1)b atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Pasal 55 ayat 1 sampai dengan 1 KUHP.

Terakhir, Fahmi diduga melanggar Pasal 12(a) atau Pasal 12(b) atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(ADN)