KPU mendesak kepastian hukum bagi hak politik perempuan | Dr. Borat

Jakarta: Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) mendesak KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu untuk menciptakan kepastian hukum bagi terwujudnya hak politik perempuan yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu .

“Mendesak KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengkomunikasikan dan mengharmonisasikan undang-undang pemilu dengan DPR dan pemerintah atas kebutuhan mendesak untuk mencapai kepastian hukum guna mewujudkan hak politik perempuan yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 245 UU Pemilu,” kata Wakil MPKP Titi Anggraini 2023 saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2018.

Ia pun mendesak KPU segera menerbitkan perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Titi mengatakan, mekanisme konsultatif revisi PKPU harus mempertimbangkan urgensi realisasi hak politik perempuan yang belum pasti secara hukum untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD.

“Untuk itu dibentuk mekanisme musyawarah dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR dan pemerintah.Selain itu, KPU sekaligus menetapkan PKPU No 10 Tahun 2023 diubah dan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disetujui. ,” dia berkata.

Titi menilai penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah harus memiliki kepekaan atau urgensi keterdesakan Agar segera berkoordinasi dan mendorong KPU bekerja cepat mengembalikan hak politik perempuan sebagai caleg dan segera mengamandemen UU PKPU No 10 Tahun 2023.

Menurutnya, musyawarah revisi PKPU harus dilakukan dengan mekanisme yang efektif dan efisien sebagai bentuk dukungan DPR dan pemerintah terhadap revisi PKPU, yang bertentangan dengan kebijakan afirmatif action yang sudah jelas diatur dalam pilkada. hukum.

“KPU cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DPR dan pemerintah terkait perubahan ketentuan PKPU 10/2023 yang menjamin terlaksananya kebijakan pengukuhan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dan nomor urut penempatan. perempuan dalam organisasi kecil,” katanya.

Titi mengingatkan penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah segera dan konkrit untuk menuntaskan amandemen Surat Nomor 10 Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 paling lambat 14 Mei 2023.

Langkah ini untuk menerapkan kebijakan afirmatif dan menciptakan kepastian hukum dalam mewujudkan hak politik perempuan sehingga sekurang-kurangnya 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dapat menjadi calon anggota DPR/DPRD, sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia dan UU Pemilu “Pasal 245.

“Ketidakpastian penetapan Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 berimplikasi luas terhadap pelaksanaan dan perlindungan hak politik perempuan untuk ikut sebagai calon anggota DPR dan DPRD,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, keterlambatan penetapan revisi PKPU juga dapat menimbulkan kesulitan teknis bagi KPU dan partai politik peserta pemilu untuk mempercepat aturan tersebut.

Sebelumnya, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat mengubah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 8(2) tentang Penghitungan Wajib Wakil Perempuan.

“Kami menyetujui beberapa perubahan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD bupati/kota dalam PKPU No 10 Tahun 2023, khususnya terkait penghitungan 30% jumlah calon anggota DPR perempuan dan untuk setiap daerah pemilihan (dapil) DPRD. anggota,” kata Hasyim Asy’ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam konferensi pers di kantor KPU RI di Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023.

Selain itu, KPU akan mengubah Pasal 8(2) PKPU No. 10 Tahun 2023, tambah Hasyim.

Kesepakatan itu dicapai usai rapat forum tripartit atau rapat tripartit yang digelar di kantor DKPP RI di Jakarta pada Selasa malam, 9 Mei 2023, antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komite Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP). .

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(akhir)