Laman khusus untuk menampung aspirasi masyarakat dalam RUU Kesehatan – Negeriku Sehat | Dr. Borat

Jakarta, 13 Maret 2023

Kementerian Kesehatan selaku koordinator Perwakilan Pemerintah untuk Undang-Undang Kesehatan memulai penyusunan Daftar Masukan (DIM) Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

sebagai bagian dari proses keterlibatan publik yang berarti (menunjukkan partisipasi penuh)Masyarakat dapat memberikan komentar dan tanggapan atas materi penyusunan RUU tersebut melalui website

Draf RUU juga tersedia untuk diunduh di halaman ini.

Dr Muhammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, mengatakan: “Masyarakat memiliki hak yang sama untuk didengar, dipertimbangkan pandangannya dan dijawab pandangannya sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.” (13/3).

Pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pelibatan publik secara offline dan online, dan jadwal acara juga tercantum di halaman tersebut.

Kegiatan pelibatan publik akan dilakukan dengan instansi pemerintah, instansi, organisasi profesi, organisasi berbasis masyarakat, organisasi berbasis keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain.

RUU kesehatan ini nantinya akan menjadi dasar reformasi bidang kesehatan agar masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah, murah dan akurat (#SehatMoreDekat, #SehatMoreTepat, #SehatlebihMurah).

“Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Dr. Syahril.

Rancangan undang-undang kesehatan itu resmi diajukan DPR kepada pemerintah untuk dibahas bersama pada pekan lalu setelah DPR meloloskan RUU tersebut sebagai inisiatif dalam rapat paripurna Februari lalu.

Pada tahap ini, proses partisipasi publik secara resmi dimulai, dan pemerintah serta DPR akan menjaring pendapat dan keinginan publik seluas-luasnya melalui berbagai forum.

Di sisi pemerintah, Presiden telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator perwakilan pemerintah untuk membahas RUU tersebut dengan DPR. Menteri lain yang ditunjuk antara lain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Keuangan serta Hukum dan HAM.

Selain itu, Menteri Kesehatan akan mengkoordinasikan penyusunan Daftar Isian Ijin (DIM) dengan menteri lain yang ditunjuk dan kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pangan dan Badan Narkoba, Biro Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Biro Nasional Penanggulangan Bencana.

“RUU ini juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan klasik seperti kekurangan dokter umum dan spesialis, distribusi tenaga kesehatan yang masih sulit, gizi buruk dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai,” jelas dr Syahril.

Pesan itu disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Halo Kemenkes di nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, fax (021) 5223002, 52921669 dan alamat email contact@kemkes.go.id (NI).

sekretaris komunikasi dan layanan publik

Siti Nadia Tarmizi, M. Epid