? Langkah wajar menggadaikan Kantor Bupati Kepulauan Meranti mengandung kasus pidana, KPK: Usut | Dr. Borat

Jakarta: Bupati Kepulauan Meranti Nonaktif Muhammad Adil diduga menggadaikan kantor Bupati Riau Meranti dan Dinas PUPR Mes Meranti senilai Rp 100 miliar ke Bank Riau Kepri pada tahun 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau gegabah dalam memutuskan apakah perbuatan Adil merupakan tindak pidana.

“Kami tidak akan seenaknya mengatakan ini salah,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu dini hari, 16 April 2023.

KPK terlebih dahulu mengkaji temuan tersebut. KPK akan mendalami lebih lanjut skema kredit pegadaian tersebut.

“Kami akan menyelidiki lebih lanjut dan memeriksa apakah mungkin untuk memberikan pinjaman kepada kantor yang diusulkan oleh bank yang akan menjadi aset negara,” kata Ghufron.

Muhammad Adil diduga menggadaikan Bank Riau Kepri senilai Rp 100 Miliar Kantor Kabupaten Meranti Provinsi Riau dan Kantor Mes Dinas PUPR Meranti pada tahun 2022. Uang itu disebut-sebut digunakan untuk infrastruktur jalan Meranti.

Dari total Rp 100 miliar, bank hanya membayar 59 persen atau total Rp 59 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menanggung seluruh utang sebesar Rp 3,4 miliar kepada perbankan dengan cara dicicil setiap bulan.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka usai Operasi Grab (OTT) di Kepulauan Meranti pada Kamis malam, 6 April 2023. Para tersangka tersebut adalah Muhammad Adil, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, dan inspektur muda BPK mewakili Riau M Fahmi Aressa.

Mereka diduga terlibat menerima suap untuk pelayanan umrah dan mediasi audit keuangan. Penyidik ​​KPK masih mendalami kasus tersebut.

Adil diduga melanggar Pasal 12f atau Pasal 12a atau Pasal 12b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pasal 31 Tahun 1999 Perubahan atas UU No 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia juga diduga melanggar Pasal 5(1)a atau Pasal 5(1)b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Pasal 55(1)-1 KUHP.

Selain itu, Fitria diduga melanggar Pasal 5(1)a atau Pasal 5(1)b atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Pasal 55 ayat 1 sampai dengan 1 KUHP.

Terakhir, Fahmi diduga melanggar Pasal 12a atau Pasal 12b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Medcom.id.

(ABK)