Menurut Anis, siapa Menko yang akan mengamandemen konstitusi?mungkin orang ini | Dr. Borat

JAKARTA: Dialog nasional bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Ikatan Alumni Jaya Kesatuan Mahasiswa Islam (KAHMI) tampaknya menyadarkannya bahwa ada pihak yang ingin melemahkan demokrasi. Anies meminta semua pihak berkomitmen pada demokrasi dan bersuara.

Pernyataan Anis itu muncul karena ia mengkhawatirkan upaya-upaya yang dapat menggagalkan capaian demokrasi Indonesia. Selain itu, kata dia, ada menteri koordinator yang justru angkat bicara ingin mengamandemen konstitusi.

“Kami tidak pernah menyangka seorang pejabat senior akan mengatakan ‘mari kita ubah konstitusi’. Kami tidak pernah berpikir. Kalaupun ada, itu akan menjadi pertemuan di ruang tertutup kan? Tapi katakan di ruang terbuka, kami tidak pernah memikirkannya. ,” kata Anis dalam sebuah acara di Ancol, Jakarta Utara, Kamis malam, 16 Maret 2023.

Anies tidak membeberkan siapa menteri yang dimaksud. Menurutnya, ini merupakan tantangan bagi semua partai politik yang berkomitmen untuk menjaga demokrasi.

Ia menegaskan, kualitas demokrasi Indonesia tidak menurun. Namun saat ini beberapa orang yang tidak berkomitmen pada demokrasi berani mengungkapkan pikirannya.

Atas dasar itu, dia meminta KAHMI di semua level menjadi pengawal demokrasi. Dengan demikian, pihak-pihak yang tidak memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dapat dicegah.

“Makanya kita yang berkomitmen pada demokrasi harus menyuarakan pikiran kita lebih keras lagi,” kata Anis.

Sosok menteri koordinator tersebut adalah…

Meski tak jelas siapa menteri koordinatornya, pasti ada keraguan pada nama itu. Dia adalah Luhut Binsar Banchardan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tentu saja, fakta harus dilampirkan. Masih ingat pengumuman Luhut tahun lalu tepatnya 15 Maret 2022?

Saat itu, Luhut mengusulkan untuk menunda pemilihan umum 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden. Ia mengaku memiliki data keinginan masyarakat Indonesia untuk menunda Pilkada 2024.

“Sebanyak 110 juta rakyat Indonesia mendukung penundaan pemilu 2024,” kata Luhut.

Pernyataan Luhut setahun lalu itu sesuai dengan kekhawatiran Anies. Anies khawatir retorika merusak demokrasi mengemuka, dan pergi tanpa rasa bersalah.

Jelas, menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden tidak konstitusional. Kecuali Luhut, tidak ada menteri koordinator lain yang membuat pernyataan sejelas itu.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(Universitas Australia Barat)