Pemberhentian Endar Priantoro dari KPK dianggap tidak beraturan | Dr. Borat

JAKARTA: Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menanggapi langkah KPK yang mencopot Direktur Investigasi KPK Endar Priantoro. Menurut Kurnia, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri itu ilegal.

“Tidak sah karena saya mengacu pada ketentuan hukum. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa latar belakang hukum positif yang digunakan pimpinan KPK untuk memecat atau mengembalikan saudara Endar,” kata Kurnia pada Rabu, 5 April 2023. siaran Metro TV.

Kurnia menjelaskan, dilihat dari peraturan pemerintah terkait SDM KPK dan Peraturan KPK Nomor 2022, syarat pemberhentian pegawai KPK adalah kematian, tuntutan sendiri atau pelanggaran etika.

Seperti diketahui masa jabatan Endar Priantoro akan berakhir pada 31 Maret 2023, pada 29 Maret 2023, Kapolri Listyo Sigit menyatakan akan memperpanjang masa jabatan Endar di KPK. Namun sebaliknya, pimpinan KPK menyebut Endal dipecat.

“Saya kira apa yang dilakukan Firli Bahuri jelas tidak sejalan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dan aturan yang dia buat sendiri, jadi pertanyaannya apa motivasi di balik pemecatan ini,” kata Kurnia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan Endar bisa saja melaporkan perbuatan Firli Bahuri selaku Ketua KPK dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas karena menurut Kurnia, kedua orang itu sering bermasalah dalam mengelola sumber daya manusia KPK.

“Jadi kalau gugatan ini ternyata melanggar etik karena tidak menyebutkan undang-undang, maka kedua orang ini harus diberi sanksi,” ujarnya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Nomor perangkat medis

(MBM)