Pemerintah dorong penggunaan sediaan farmasi dalam negeri – Sehat Negeriku | Dr. Borat

Jakarta, 16 Mei 2023

Pada Selasa (16/5), Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Obat dan Alat Kesehatan menyelenggarakan Forum Nasional Hilirisasi dan Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri di Hotel Borobudur Jakarta.

Dalam kampanye tersebut, pemerintah mendorong industri farmasi untuk mendistribusikan sediaan farmasi produksi dalam negeri ke fasilitas kesehatan.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang peningkatan penggunaan sediaan farmasi dengan bahan baku produksi dalam negeri. Keputusan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan industri sediaan farmasi dalam negeri.

Dengan dikeluarkannya KMK ini, instansi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swasta harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku dalam negeri dalam proses pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik.

Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan pengalaman COVID-19 mendorong pemerintah untuk merumuskan strategi transformasi kesehatan, salah satunya meningkatkan ketahanan kesehatan melalui penyediaan obat dan alkes dalam negeri.

Ada kebutuhan untuk merestrukturisasi industri kesehatan dan menulis ulang undang-undang.

“Kuncinya kita harus memperpendek jarak antara pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dokter dan pelayanan kesehatan. Menurut saya, industri farmasi berkembang dari hulu ke hilir. Ini sangat penting dan harus dikembangkan. Pemerintah akan memberikan regulasi yang baik. ,” kata Menkes Budi pada Forum Nasional Hilirisasi dan Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (16/5).

Tidak hanya bidang farmasi, tetapi juga alat kesehatan lainnya seperti diagnostic kit dan vaksin.

“Pesan saya kepada industri farmasi adalah perbanyak produksi dalam negeri,” kata Menkes Budi.

Menurut Lucia Rizka Andalusia, Direktur Jenderal Obat dan Alat Kesehatan Andalusia, sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku dalam negeri masuk dalam katalog elektronik, dengan tingkat kandungan dalam negeri minimal 52% untuk obat dan obat tradisional, minimal 70% untuk vaksin dan serum.

Terdapat 62 jenis bahan baku obat dalam negeri di KMK, meliputi 45 jenis bahan baku obat aktif farmasi (API), 2 jenis bahan baku alami, 3 jenis bahan baku biologi, 12 jenis zat aktif vaksin, serum, dll. .

“Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan produksi bahan baku dalam negeri dan kemandirian farmasi untuk mentransformasi sistem kesehatan,” kata Dirjen Rizka.

Pesan tersebut disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor hotline Halo Kemenkes 1500-567, SMS 081281562620 dan email contact@kemkes.go.id (D2).

sekretaris komunikasi dan layanan publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid