Pemerintah Tiadakan MBG di Hari Sabtu Demi Hemat Rp1 Triliun per Hari | Dr. Borat

Jakarta: Pemerintah memangkas penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam seminggu. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemangkasan MBG pada hari Sabtu dapat menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun dalam satu hari.
 
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit Rp1 triliun,” kata Juda dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta dikutip dari laman Antara, Rabu, 29 April 2026.
 
Pemangkasan MBG menjadi lima hari dinilai lebih logis karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan. Dia mengatakan langkah tersebut juga merupakan bagian dari penajaman atau refocusing belanja pemerintah.

Hal itu agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan lebih efisien dan berkualitas. Juda menyebut penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp4 triliun dalam sebulan bila dihitung selama empat pekan.
 

“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” papar dia.

 

Pemerintah juga menghapus penyaluran MBG saat masa liburan sekolah. Juda menegaskan pemerintah tetap menjalankan program prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.
 
“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” ucap dia.
 
Pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi. Juda menyebut pemerintah akan menindak tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi standar.
 
Juda mengatakan refocusing belanja dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan harga minyak global. Pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat, meskipun berimplikasi pada peningkatan subsidi.
 
Untuk itu, pemerintah melakukan pengendalian belanja serta optimalisasi penerimaan, termasuk melalui sistem perpajakan coretax dan potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(REN)