Pemprov Papua Selatan Soroti Manfaat Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja da | Dr. Borat

Jakarta: Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Papua Selatan, diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, pembangunan tersebut berfokus pada ketahanan pangan dan energi, yang mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

“Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera,” kata Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dalam keterangannya, dikutip Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut dia, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti karena ada perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

“Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan,” ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Oleh karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung dan menyampaikan keberatan atas proyek tersebut. Namun, menurut Apolo, perbedaan sikap tersebut lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif,” jelas Apolo.

Dia menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukan hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Proyek tersebut juga diharapkan menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.

“Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami,” ujar Apolo. Dok. Istimewa Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(CDE)