Perubahan sistem pemilu yang tiba-tiba dapat menyebabkan kekacauan politik | Dr. Borat

Jakarta: Gerindra Habiburokhman, anggota Komisi III Fraksi DPR, menilai sistem pemilu proporsional terbuka tetap merupakan mekanisme yang paling adil dan sesuai dengan undang-undang. Sistem proporsional tertutup berpotensi menimbulkan kerancuan, terutama ketika tahapan pemilu diloloskan.

“Bayangkan jika petir menyambar secara tiba-tiba, walaupun kita perkirakan kita semua akan shock, shock itu akan diikuti dengan gejolak politik,” kata Habiburokhman dalam diskusi kepatuhan putusan Mahkamah Konstitusi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Mei 2023, Selasa. 30.

Dia mencontohkan kekacauan politik yang bisa ditimbulkan oleh caleg. Perubahan sistem dapat menyebabkan keributan. “Bisa kacau bahkan ribut dalam konteks politik,” katanya.

Dia juga menyoroti sikap pemerintah dalam menilai pembocoran rahasia negara dari ahli tata negara Denny Indrayana terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tanggapan pemerintah atas pernyataan Denny dinilai kurang tepat, terutama terkait syarat dan sanksi.

Menurutnya, pernyataan Danny bukan merupakan pelanggaran hukum pidana. Dia menilai ketentuan KUHP tentang pertahanan dan keamanan negara tentang pengungkapan rahasia negara.

“Tapi kalau seperti kasus Pak Denny Indrayana, menurut saya tidak masuk dalam Pasal 112 s/d 115 (KUHP),” terangnya.

Supriansa, anggota Partai Golkar, menegaskan jika sistem diubah menjadi sistem proporsional tertutup, kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat. Sebaliknya, itu ada di tangan pimpinan partai.

“Sama saja siapa yang bisa menjamin orang yang ditunjuk akan memenuhi syarat setelah menjabat sebagai anggota kongres Demokrat,” ujarnya.

Dia menilai, jika pemberitaan tentang sistem proporsional tertutup itu benar, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan independensi MK.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(AGA)