Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) semata demi mencari investor. Ini terlihat dari sejumlah perubahan beleid dalam regulasi terkait ibu kota baru itu.
“Aturan baru ini jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap investor, dan sebaliknya abai terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas,” kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama melalui keterangan tertulis, Minggu, 24 September 2023.
Ia menyebut revisi ini muncul karena pemerintah kesulitan mencari investor. Sehingga, perubahan beleid itu harus dilakukan untuk menyerap investor.
Ia menyebut investor yang meneken kepastian kerja sama pembangunan IKN Nusantara masih minim. Menurut Suryadi, dari 270 calon investor, hanya 9 investor yang akan menandatangani perjanjian kerja sama per September 2023.
“Sehingga tidak heran jika muatan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut akan sangat menguntungkan investor,” ujar Suryadi.
Pada aturan baru, ia menyoroti soal siklus pemilik hak guna usaha (HGU) yang memiliki hak atas tanah mencapai 190 tahun. Lalu, hak guna bangunan (HGB) mencapai 160 tahun.
“Tidak sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang pokok Agraria tahun 1960 yang menyatakan bahwa pemberian hak dilakukan secara bertahap dan bersyarat,” ucap Suryadi.
Mayoritas fraksi di Komisi II DPR menyetujui revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan akan dibawa ke rapat paripurna. Adapun sikap fraksi yang menyatakan setuju dengan revisi UU IKN yakni PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Fraksi Demokrat menyatakan setuju dengan catatan. Hanya PKS yang menyatakan menolak revisi beleid tersebut.
“Aturan baru ini jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap investor, dan sebaliknya abai terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas,” kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama melalui keterangan tertulis, Minggu, 24 September 2023.
Ia menyebut revisi ini muncul karena pemerintah kesulitan mencari investor. Sehingga, perubahan beleid itu harus dilakukan untuk menyerap investor.
Ia menyebut investor yang meneken kepastian kerja sama pembangunan IKN Nusantara masih minim. Menurut Suryadi, dari 270 calon investor, hanya 9 investor yang akan menandatangani perjanjian kerja sama per September 2023.
“Sehingga tidak heran jika muatan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut akan sangat menguntungkan investor,” ujar Suryadi.
Pada aturan baru, ia menyoroti soal siklus pemilik hak guna usaha (HGU) yang memiliki hak atas tanah mencapai 190 tahun. Lalu, hak guna bangunan (HGB) mencapai 160 tahun.
“Tidak sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang pokok Agraria tahun 1960 yang menyatakan bahwa pemberian hak dilakukan secara bertahap dan bersyarat,” ucap Suryadi.
Mayoritas fraksi di Komisi II DPR menyetujui revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan akan dibawa ke rapat paripurna. Adapun sikap fraksi yang menyatakan setuju dengan revisi UU IKN yakni PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Fraksi Demokrat menyatakan setuju dengan catatan. Hanya PKS yang menyatakan menolak revisi beleid tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
(AGA)
Berita Kesehatan Terkini Hari ini
Berita Kesehatan
bpjs kesehatan
kesehatan
poster kesehatan
cek bpjs kesehatan
call center bpjs kesehatan
edabu bpjs kesehatan
protokol kesehatan
dinas kesehatan
iuran bpjs kesehatan
kesehatan mental
cek bpjs kesehatan dengan nik
kondisi kesehatan mental
cara cek bpjs kesehatan
tes kesehatan mental
cara daftar bpjs kesehatan
menteri kesehatan
kantor bpjs kesehatan terdekat
daftar bpjs kesehatan online
asuransi kesehatan
alat kesehatan
kartu bpjs kesehatan
toko alat kesehatan terdekat
kementerian kesehatan
daftar bpjs kesehatan
cara cek bpjs kesehatan di hp
contoh poster kesehatan
bpjs kesehatan login
logo kesehatan
cek tagihan bpjs kesehatan
kesehatan masyarakat
kantor bpjs kesehatan
toko alat kesehatan
pusat kesehatan masyarakat
cek iuran bpjs kesehatan
makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya adalah
login bpjs kesehatan
poster tentang kesehatan
gambar poster kesehatan
cara membuat bpjs kesehatan
bpjs kesehatan online
hari kesehatan nasional
cek bpjs kesehatan online
antrian online bpjs kesehatan
pcare bpjs kesehatan
kalung kesehatan
lpse kesehatan
hari kesehatan mental sedunia
pantun kesehatan
cara cek bpjs kesehatan aktif atau tidak
artikel tentang kesehatan