RUU Kesehatan tingkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan – Sehat Negeriku | Dr. Borat

Jakarta, 9 April 2023

Undang-Undang Kesehatan (RUU) memberikan tambahan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Hal itu tertuang dalam Daftar Pertanyaan Isian (DIM) RUU yang disampaikan pemerintah ke DPR RI, Rabu (5/4).

Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Secara khusus, tenaga kesehatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan transformasi kesehatan.

“Nax merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan hak dasar rakyat atas kesehatan. Sudah selayaknya memiliki akses perlindungan hukum yang memadai,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Dr Shahril

Dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan untuk memperkenalkan substansi tambahan pada hak siswa atas perlindungan hukum yang terkandung dalam pasal 208E(1)(a) draf proposal pemerintah.

“Dari statusnya sebagai mahasiswa spesialis berhak mendapat perlindungan hukum,” jelas Dr.Sharil

RUU tersebut juga memuat ketentuan tentang substansi hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghentikan pelayanannya ketika mengalami kekerasan fisik dan verbal.

Selain usulan baru, hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sebelumnya tercantum dalam Kode Kesehatan saat ini tidak hilang. Khususnya substansi perlindungan hukum saat berpraktik sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Pasal 282(1)a; undang-undang tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di luar kompetensinya dalam kondisi yang ditentukan dalam Pasal 296 perlindungan; dan sengketa alternatif penyelesaian lebih diutamakan untuk sengketa hukum yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 322 ayat 4.

Dalam RUU tersebut, pemerintah malah mengusulkan untuk menghapus substansi fee bagi tenaga medis/tenaga kesehatan yang telah menjalani sidang disiplin atau penyelesaian sengketa alternatif, yang tertuang dalam Pasal 328.

“Kami mengusulkan untuk menghapus substansi ini dalam DIM karena merupakan substansi hukum pidana dan perdata,” jelas Dr.Sharil

Pesan itu disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor hotline Halo Kemenkes 1500-567, SMS 081281562620 dan email contact@kemkes.go.id (NI).

sekretaris komunikasi dan layanan publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid