Terima suap, mantan Kepala Bappeda Jatim itu minta ganti rugi Rp 10,5 miliar | Dr. Borat

Surabaya: Budi Setiawan, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim, divonis tujuh tahun penjara dan uang pengganti Rp 10,5 miliar. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus Suap Bantuan Keuangan (BK), khususnya di bidang infrastruktur Kabupaten Tulongagon dari APBD Jawa Timur.

Ketua Mahkamah Agung Marper Pandiangan dalam putusannya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Sidoarjo, Rabu, 24 Mei 2023.

Putusan majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta, 6 bulan subsidair, dan biaya penggantian sebesar 10,5 miliar rupiah, Entitas Anak selama 3 tahun. Satu-satunya perbedaan adalah penalti subsidi.

Dalam putusan tersebut, Maper menyebut Budi yang merupakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 12(a) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 65 ayat 1, sebagai dakwaan alternatif pertama.

Marper menegaskan, Budi, tertuduh, harus membayar ganti rugi Rp 10,5 miliar dalam waktu 41 bulan sejak putusan hukuman tetap. Jika tidak, lanjut Marper, harta itu akan disita kejaksaan dan dilelang untuk membayar dana pengganti.

“Jika terdakwa tidak memiliki cukup harta untuk membayar ganti rugi, maka hukuman 3 tahun akan diganti,” katanya.

Setelah putusan dibacakan, Maple bertanya kepada Buddy siapa yang menelepon. “Apakah Anda mengerti keputusannya?” Buddy ditanyai oleh hakim, yang disambut dengan “Pahami kehormatan Anda” ketika dia menyatakan pendapatnya atas keputusan majelis hakim.

Senada dengan Budi, jaksa KPK Ramaditya Virgiyansyah juga mengatakan masih mempertimbangkan putusan majelis hakim.

“Kalau dipikir-pikir, bagaimana sikap terdakwa? Kita punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap, bagaimana dengan (keputusan) pimpinan (KPK) juga (tanggapan terhadap keputusan majelis hakim),” Ramaditya menjelaskan.

(Melbourne)