Untuk akurasi, tolong tegakkan hukum | Dr. Borat

Jakarta: Aparat penegak hukum wajib mengusut kasus sesuai pasal dan ketentuan, seperti yang terkait dengan penyidikan kasus di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba). Pakar hukum Minerba Ahmad Redi mengatakan, penegakan hukum di pertambangan perlu mengacu pada UU Cipta Kerja.

“Jangan sedikit mengutamakan hukuman. Misalnya dalam konteks Pasal 177 dan 178 UU Cipta Kerja, maka dalam UU Cipta Kerja yang semangat hukum pidananya fleksibel itu muncul di sana,” Reddy berkata.Dikutip dari media IndonesiaSenin, 24 April 2023.

Menurut dia, peraturan itu jelas mengatur kasus-kasus di industri mineral dan batu bara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak salah dalam mengusut persoalan terkait.

“Jadi kalau ada kendala administrasi, diselesaikan dulu secara administratif,” kata Reddy.

Investigasi pelanggaran administratif sama efektifnya dengan investigasi kriminal, kata Reddy. Sebab, denda administrasi bisa menguntungkan kas.

“Mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum memvonis orang dalam konteks biaya normatif Ini lebih besar.meskipun biaya sosial atau biaya ekonomi Itu juga harus dilindungi,” katanya.

Hal itu diungkapkan Redi menanggapi kasus pertambangan Helmut Hermawan. Menurutnya, hal itu murni administratif. Karena kekeliruan dalam pelaporan Program Kerja dan Anggaran (RKAB).

Ia menilai, aturan UU Cipta Kerja tentang penggunaan asas pemulihan akhir dan asas Una Via dalam tindak pidana pertambangan harus diangkat dalam kasus ini.

“Saya melihat ini sebagai bagian dari upaya negara untuk memberikan kepastian hukum yang adil dalam konteks kejahatan serta memberikan kemanfaatan dan keadilan hukum yang adil bagi negara dan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, pengacara Helmut, Rusdianto Matulatuwa, menuding banyak hal menyesatkan yang berujung pada kasus kliennya. Terutama terkait sengketa saham di perusahaan yang dipimpin kliennya.

Rusdianto mengatakan kliennya menarik perusahaan dari kelesuan karena terjerat kasus perdata. Padahal, pada tahun 2013 terdapat dugaan suap oleh oknum perusahaan di pengadilan.

Setelah itu, kinerja perusahaan berangsur membaik di bawah tangan dingin Helmut. Namun, kliennya malah ditahan dengan tuduhan memalsukan surat. Adapun Rusdianto, dia menduga banyak pihak memanfaatkan kasus kliennya dan menghilangkan fokus utama.

“Oleh karena itu, saya mengimbau agar tidak menimbulkan korban lagi. Setidaknya Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus siap mendengarkan pihak kita, bukan hanya pihak lain dan terus bersuara bulat,” ujarnya.

Polda Sulsel menangkap Helmut pada Rabu, 22 Februari 2023. Hal itu diketahui dari surat perintah nomor SP.Kap/08/II/RES.5./2023/Ditreskrimsus. Surat perintah penangkapan dikeluarkan pada 22 Februari 2023.

“Tersangka Helmut Hermawan telah ditangkap,” bunyi surat tertanggal Rabu, 22 Februari 2023, dikutip.

Helmut ditangkap Polda Sulsel karena diduga melakukan tindak pidana saat memegang izin usaha pertambangan (IUP). Helmut diduga dengan sengaja memberikan laporan palsu dan pernyataan palsu tentang undang-undang pertambangan mineral dan batubara.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Nomor perangkat medis

(ADN)