UU Jaminan Kesehatan meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan | Dr. Borat

Jakarta: Undang-Undang Kesehatan (RUU) memberikan banyak manfaat bagi tenaga kesehatan (Nakes). Hal itu termasuk dalam Daftar Pertanyaan Isian (DIM) yang diajukan pemerintah ke DPR.

“Sudah selayaknya tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan M Syahril dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 April 2023.

Tenaga kesehatan merupakan mitra strategis pemerintah, kata Syahril. Terutama dalam mewujudkan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

“Dalam RUU ini, pemerintah mengusulkan untuk memberikan substansi lebih pada hak mahasiswa atas perlindungan hukum,” ujarnya.

Syahril mengatakan hal itu tertuang dalam Pasal 208E(1) huruf a draf usulan pemerintah. Perlindungan hukum dimulai dari statusnya sebagai mahasiswa junior.

“RUU tersebut juga membuat ketentuan substantif tentang hak tenaga medis dan kesehatan untuk menghentikan layanan mereka ketika mengalami kekerasan fisik dan verbal,” jelasnya.

Selain usulan baru, hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sebelumnya diabadikan dalam UU Kesehatan tidak hilang. Khususnya substansi dalam hal perlindungan hukum dengan menerapkan praktik standar.

Pemerintah juga mengusulkan pencabutan dakwaan terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalani sidang disiplin, kata Syahril. Termasuk ketika dihadapkan pada alternatif penyelesaian sengketa.

“Kami mengusulkan untuk menghapus substansi ini dalam DIM karena merupakan substansi baik dalam hukum pidana maupun perdata,” jelasnya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Nomor perangkat medis

(AZF)