Wamenkes: RUU Kesehatan Usulkan Penyederhanaan Perizinan Dokter | Dr. Borat

JAKARTA: Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menjelaskan, rancangan undang-undang (RUU) kesehatan berisi usulan agar dokter lebih mudah mendapatkan izin praktek. Termasuk perpanjangan Medical Certificate of Registration (STR).

“Saat ini persyaratan untuk mendaftar praktik kedokteran terlalu panjang dan membutuhkan banyak biaya sehingga menyulitkan dokter untuk praktik kedokteran,” kata Dante dalam acara sosial tagihan kesehatan yang diposting secara daring di Jakarta, Minggu, 19 Maret 2020. , 2023.

Begitu juga dengan pembuatan dan perpanjangan STR dokter, ujarnya. Lebih mudah membuat STR dan surat izin praktik, ujarnya.

“Usulannya banyak sekali, dan untuk memperluas praktek, usulannya akan disederhanakan, STRnya dipermudah, surat izin praktek (SIP) dipermudah,” ujarnya.

Wakil menteri kesehatan mengatakan langkah pertama dalam pemotongan izin adalah mengembalikan tanggung jawab pengaturan dan fungsi kepada pemerintah. Oleh karena itu, perizinan tidak lagi dilakukan oleh organisasi profesi.

“Pemerintah akan menetapkan aturan perizinan bagi praktisi medis, bukan lagi organisasi profesi,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan skema perizinan digital. Melalui mekanisme ini, proses perizinan bagi praktisi medis didorong lebih cepat, transparan, dan komprehensif.

“Proses perizinan dilakukan dengan bantuan digitalisasi, sehingga nantinya bisa langsung mengetahui berapa poin yang ada. Poin ini akan menjadi syarat perpanjangan izin praktik sekaligus tanda registrasi dokter,” jelasnya.

Dante berharap dengan adanya RUU Kesehatan yang diinisiasi oleh DPR dan sudah masuk dalam Rencana Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Secara terpisah, Adib Khumaidi, Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB-IDI), mengatakan, esensi dari pemberian STR/SIP adalah untuk menjaga kualitas kesehatan melalui kompetensi dokter yang terakreditasi oleh organisasi.

“Tidak hanya IDI, kami punya organisasi terkait. Tidak disarankan ketika ada dokter praktek dan ada dokter palsu yang diketahui oleh asosiasi,” katanya.

Adib sependapat jika ada permasalahan dalam proses administrasi dapat diselesaikan bersama dan salah satu caranya adalah dengan memiliki sistem terpusat. Adib menjelaskan pentingnya menasihati dokter untuk menjaga kualitas dan memberikan perawatan sesuai dengan kemampuan mereka.

“Kekhawatiran kami adalah bahwa masyarakat akan dirugikan. Saya tidak bisa membayangkan dokter palsu keluar. Jika Anda menjalankan sebuah organisasi, harus ada partisipasi, dan pemerintah membutuhkan dukungan dari organisasi profesional. Kami ada untuk mendukung partisipasi,” jelasnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(OSZA)