Wow! Struktur regulasi BUMN digambarkan mirip dengan pendekatan Napoleon | Dr. Borat

Jakarta: Kementerian BUMN melakukan pengaturan regulasi yang mengurangi jumlah peraturan menteri yang semula berjumlah 45 menjadi hanya 3.

Assegaf Hamzah & Partners Praktisi Hukum Chandra Hamzah menyebutnya sebagai kodifikasi dan kompilasi hukum BUMN. Langkah ini merupakan alat penegakan hukum dasar di lingkungan BUMN.

Menurut Chandra, Napoleon Bonaparte melakukan hal yang sama dan menciptakan tiga aturan yang diberi nama Hasil Codex. Kodifikasi aturan yang dilakukan oleh Napoleon bertujuan agar aturan tersebut lebih mudah dipahami warga.

Napoleon memberlakukan tiga hukum, yaitu KUHP, KUHD, Dan Kode sipilKetiganya dapat diartikan sebagai hukum pidana, hukum dagang dan hukum perdata.

“Kebetulan sekali (penyederhanaan statuta BUMN). Itu (hukum Napoleon) masih dipakai di Indonesia dan beberapa negara lain. Jadi kodifikasi ini adalah cara untuk memudahkan masyarakat mencari, memahami dan mempelajari ketentuan hukum ,” kata Chandra dalam siaran pers, Sabtu, 8 April 2023.

itu mirip dengan hukum syariah

Menurut Chandra, penataan aturan BUMN menjadi tiga ketetapan menteri itu sama saja dengan kodifikasi aturan yang diberlakukan syariat Islam di Indonesia. Indonesia berhasil mengkodifikasi hukum Syariah.

“Kami mengetahui apa yang disebut kompilasi hukum Islam. Semua tentang waris dan hukum Islam lainnya disusun. Ini menjadi acuan,” kata komisaris utama BTN itu.

Namun bagi Chandra, bagian terpenting dari aturan adalah unsur manusia dalam menegakkan hukum. Perubahan pola pikir diperlukan dalam tindakan. Biasanya saat ini lebih banyak orang yang mengambil keputusan tanpa bersandar pada hukum yang berlaku.

“Banyak orang bertindak tanpa melihat apa dasar hukumnya. Banyak orang melakukannya karena atasannya melakukannya, karena temannya melakukannya seperti itu. Kesalahan kita adalah kita terlalu mengandalkan kata-kata orang lain. Kita jarang merujuk buku ini. Sekarang ada tiga peraturan BUMN yang menjadi ‘buku’ BUMN,” ujarnya.

Menyusun Regulasi untuk Menyikapi Perubahan Global

Pada 27 Maret 2023, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menyelesaikan penyusunan peraturan dan penyederhanaan peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah tersebut didasarkan pada penyederhanaan dan struktur peraturan Menteri BUMN.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap berlandaskan hukum agar bisnis yang dijalankan oleh BUMN tetap relevan dan berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Hasil penataan dan konsolidasi tersebut, ketiga Peraturan Menteri BUMN tersebut adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03 tentang Tugas Khusus dan Peraturan Menteri BUMN No. dan Program Tanggung Jawab Lingkungan Tahun 2023 Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan BUMN Penting, dan Peraturan Menteri BUMN PER-3/MBU/03/2023 tentang Kelembagaan BUMN dan Sumber Daya Manusia.

*Jangan lupa nantikan terus update berita lainnya, follow akun Google News Medcom.id*

(HUS)