75% Opini Komunitas Dimasukkan – Sehatkan Bangsaku | Dr. Borat

Jakarta, 5 April 2023

Pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas menyerahkan Daftar Isu (DIM) RUU Kesehatan kepada Panitia IX DPR RI, Rabu (5/4). ). 75% dari masukan masyarakat termasuk dalam DIM dari tindakan kesehatan yang relevan.

“Melalui audiensi publik, sosialisasi, website, dll, 6011 saran partisipasi publik telah dirangkum, yang telah didengarkan, dipertimbangkan dan dijelaskan. Dari jumlah tersebut, 75 persen sudah ditindaklanjuti,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi mengatakan, Kemenkes menggelar acara pelibatan publik dan sosialisasi RUU Kesehatan pada 13-31 Maret 2023. Sebanyak 115 kegiatan pelibatan publik, 1.200 pemangku kepentingan yang diundang, 72.000 peserta termasuk 5.000 offline dan 670.000 online.

Hasil DIM UU Kesehatan mengkonsolidasikan 10 undang-undang (UU) dan mengubah sebagian undang-undang, yakni UU No 20 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dari 478 pasal dalam UU Kesehatan, sebanyak 3.020 naskah DIM, 1.037 DIM tetap akan disepakati dalam rapat kerja DPR, 399 DIM perubahan redaksional akan ditindaklanjuti oleh tim perumus dan tim sinkronisasi, dan 1.584 DIM perubahan substansi. dilakukan oleh Dewan Kerja (Panja) DPR untuk ditindaklanjuti.

Lalu ada 1.488 DIM interpretatif, 609 DIM tetap, 14 DIM perubahan editorial, dan 865 DIM perubahan substansi.

Selama audiensi dan sosialisasi, 5 topik teratas terkait dengan rumah sakit, penggunaan tenaga kesehatan, aborsi, sistem jaminan sosial negara dan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan.

Sedangkan 5 topik teratas yang masuk melalui website meliputi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kesehatan, pendaftaran dan perizinan, penyelenggaraan jaminan sosial, pengadaan tenaga kesehatan dan rumah sakit.

“Pemerintah mendukung inisiatif DPR terkait RUU Kesehatan karena sejalan dengan upaya transformasi sistem kesehatan Indonesia,” kata Menkes Budi.

Dalam pembahasan mendalam tentang substansi/isi RUU Kesehatan yang disahkan namun belum disetujui rapat kerja, dibentuk Panitia Kerja (Panja) DPR RI sebanyak 27 orang oleh pemerintah dan panitia9 84 orang.

Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, mengatakan Komisi IX DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme rapat pembahasan tingkat pertama RUU Kesehatan, pengesahan RUU Kesehatan. DIM dan pembentukan kelompok kerja. komite.

“Komite 9 DPR RI dan pemerintah telah menyepakati mekanisme dan jadwal rapat pembahasan utama pembahasan RUU Kesehatan,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Komisi 9 DPR RI dan pemerintah juga menyetujui usulan DIM “permanen”, mengingat jika terkait dengan perbaikan redaksional DIM, perbaikan redaksional dan perubahan substantif, atau penghapusan DIM atau usulan DIM baru.

“Panitia 9 DPR RI dan pemerintah juga sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Kesehatan,” tambah Melki.

Pesan itu disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor hotline Halo Kemenkes 1500-567, SMS 081281562620 dan email contact@kemkes.go.id (D2).

sekretaris komunikasi dan layanan publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid