Ditjen Deportasi 620 Orang Asing Bermasalah di Indonesia | Dr. Borat

Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendeportasi warga negara asing (WNA) antara Januari hingga Maret 2023. Sebanyak 620 warga kulit putih bermasalah dipulangkan dari Indonesia ke negaranya masing-masing.

“Ini termasuk beberapa WNA yang kemarin viral dan mengganggu ketertiban umum di Bali,” kata Kepala Imigrasi Sirmi Karim, dikutip dari di antara3 April 2023.

Ratusan orang asing telah diusir dari wilayah Indonesia karena berulang kali melakukan pelanggaran.seperti penyalahgunaan visa, izin tinggal yang terlambat atau Memperpanjangmengganggu ketertiban umum, menimbulkan masalah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Bagi WNA yang bermasalah di Indonesia, kami berikan sanksi administratif berupa penahanan, deportasi, penangkalan atau larangan masuk kembali ke wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu,” kata Sirmi.

Ia membantah jika pihak Imigrasi menutup mata terhadap perilaku WNA bermasalah di Indonesia. Ia pun berpesan kepada jajarannya untuk tidak berkompromi dengan pihak asing yang membuat masalah di Indonesia.

Dia menegaskan: “Arah saya jelas, menegakkan hukum secara benar dan manusiawi. Tidak ada ruang kompromi bagi orang asing yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta roda perekonomian rakyat.”

Tak hanya itu, Sirmi juga mengaku terlibat langsung dalam penindakan terhadap WNA nakal yang dilakukan pengawalan selama proses penegakan hukum. Sirmi terlihat menghadiri beberapa konferensi pers deportasi.

Ditjen Migrasi juga berulang kali menjalin sinergi antardepartemen. Hal ini untuk memahami keberadaan WNA yang diuntungkan dari pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

“Posisi kami sangat jelas, yaitu hanya memberikan entry point bagi orang asing yang bermanfaat seperti turis asing, investor, pekerja asing, dan ekspatriat. Dalam Forum Kelompok Pengawas Orang Asing, pengawasan bersama antar departemen akan menangkap orang asing yang melanggar peraturan. “Aturan negara kita,” kata Silmy Karim.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Nomor perangkat medis

(ABK)