Kemenkes: Rancangan Undang-Undang Kesehatan untuk Permudah Akses Masyarakat | Dr. Borat

JAKARTA: Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan rancangan undang-undang (RUU) kesehatan disusun untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Contohnya termasuk kemudahan akses yang diharapkan mengalami perubahan atau transformasi.

“Persoalan pelayanan kesehatan penyebarannya tidak merata dan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar di Indonesia. Jadi bisa kita lihat beberapa kota di luar, terutama di luar kota masih sangat timpang. Kedua, masih banyak yang memilih ke luar negeri. Persentase pasien yang berobat, itu harus kita ubah agar komunitas ini benar-benar bisa kita dapatkan di sini untuk berobat,” kata Syahril dalam forum online Denpasar 12, Rabu, 17 Mei 2023.

Terdapat beberapa bab untuk mendukung penyempurnaan kedua isu besar tersebut. Misalnya, Pasal 25 dan 176 Undang-undang Kesehatan mengatur pengembangan pusat-pusat keunggulan standar internasional.

Kemudian, untuk pelayanan kesehatan yang infrastruktur, sumber daya manusia dan sarana atau prasarana belum merata melalui Pasal 27. Serta peningkatan kapasitas pelayanan melalui jaringan penunjang pelayanan yaitu Pasal 176 dan 21 dan Pasal 169 tentang pelayanan telemedicine.

Selain itu, masalah kesehatan lain yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya dokter spesialis, terutama di daerah terpencil. Faktanya, masih banyak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang belum lengkap dalam pendistribusian dokter spesialis.

Rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan harus memiliki 7 spesialisasi, seperti penyakit dalam, kebidanan, bedah, pediatri, anestesiologi, radiologi, patologi klinik, dll.

“40% RSUD tidak memiliki keutuhan 7 basic specialities. Ini legal plan yang kita inginkan. Bagaimana mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis, kita perlu RUU,” pungkasnya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(ADN)