Laporan: Korea Utara mengeksekusi warganya karena membagikan video Korea Selatan | Dr. Borat

Seoul: Korea Utara (Korea Utara) mengeksekusi warga karena hubungan narkoba mereka, video dibagikan dari Korea Selatan (Korea Selatan). Mereka juga mengeksekusi warga yang terkait dengan kegiatan keagamaan karena menghalangi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara saingan mereka Korea Selatan.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, menyusun laporan setebal 450 halaman berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan antara 2017 dan 2022 dari lebih dari 500 warga Korea Utara yang meninggalkan rumah mereka.

“Hak untuk hidup warga Korea Utara tampaknya sangat terancam,” kata kementerian tersebut dalam laporan tersebut, mengutip AFPKamis, 30 Maret 2023.

“Eksekusi ekstensif telah dilakukan untuk tindakan yang tidak pantas, termasuk kejahatan narkoba, penyebaran video Korea Selatan, dan kegiatan keagamaan dan takhayul,” tambah kementerian itu.

Itu tidak dapat secara independen memverifikasi temuan pemerintah Korea Selatan, tetapi mereka konsisten dengan investigasi PBB dan laporan LSM.

Korea Utara telah menolak kritik atas situasi kekuasaannya sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan penguasanya.

Laporan tersebut merinci pelanggaran hak yang dipimpin negara yang merajalela di masyarakat, kamp penjara dan di tempat lain, termasuk eksekusi publik, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang.

Kematian dan penyiksaan sering terjadi di fasilitas penahanan, dengan beberapa dieksekusi setelah tertangkap mencoba melintasi perbatasan, kata kementerian itu.

Laporan itu muncul saat Korea Selatan berusaha menyoroti kegagalan tetangganya yang terisolasi itu untuk memperbaiki kondisi kehidupan saat negara itu berlomba meningkatkan persenjataan nuklir dan misilnya.

Presiden Korea Selatan Yoon Hee-yeol mengatakan laporan itu harus memberi tahu masyarakat internasional tentang kekejaman “mengerikan” Korea Utara, dengan mengatakan Korea Utara tidak boleh menerima “satu sen pun” bantuan ekonomi saat mengejar ambisi nuklirnya.

Pendekatan konservatif Yoon sangat kontras dengan pendahulunya yang liberal, Moon Jae-in, yang telah dikritik karena kurang vokal dalam isu-isu hak asasi Korea Utara saat ia berusaha memperbaiki hubungan dan membangun hubungan baik dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Undang-undang tersebut mewajibkan Kementerian Unifikasi untuk melakukan penilaian tahunan terhadap situasi hak asasi manusia Korea Utara.

Hampir 34.000 warga Korea Utara telah menetap di Korea Selatan, tetapi jumlah pembelot telah menurun tajam karena keamanan perbatasan yang lebih ketat.

Selama penghentian COVID-19, angka Korea Utara mencapai rekor terendah hanya 63 pada tahun 2021 sebelum naik tipis menjadi 67 pada tahun 2022.

Jangan lupa untuk mengikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id