Menlu dinilai setelah Indonesia membatalkan Piala Dunia U-20 | Dr. Borat

Jakarta: Pemerintah dan DPR berencana mengevaluasi Menteri Luar Negeri (Permenlu). Langkah ini diambil karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

DPR Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi 10, mengatakan kasus itu harus menjadi ajang berbagi pengalaman. Ada beberapa aturan yang diyakini mempersulit Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga internasional.

“Kami akan membahas menilai mana yang ada hambatan dan jika ada hambatan, apa opsi untuk menilai. Jika aturan dihapuskan bukan berarti akan mengurangi dukungan kami untuk Palestina,” kata Hetifah dalam diskusi Selasa, 4 April 2023. , dialektika demokrasi terhadap nasib timnas Indonesia pasca batalnya Piala Dunia U-20.

Dalam pandangannya, beberapa janji dan peraturan selalu dimaknai sebagai standar ganda. Ini dianggap sebagai ancaman terhadap reputasi negara dan sangat sulit dipulihkan dari seluruh dunia.

Misalnya, dalam hal ini ketentuan peraturan menteri luar negeri tentang hubungan Indonesia-Israel tidak pernah ada dan harus dievaluasi. Usulan penilaian akan dibahas pekan depan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan pemerintah dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

“Saya sudah bicara dengan Komite I apakah aturan Menlu bisa dicabut. Kita masih ada masa standar ganda,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini juga untuk mengantisipasi beberapa event olahraga internasional yang akan digelar di Indonesia tahun ini dan ke depan. Hetifa menjelaskan pihaknya akan mempertemukan beberapa pihak yang berkepentingan dalam pertemuan mingguan guna mengamankan antisipasi dan komitmen untuk menggelar ajang bergengsi berikutnya, khususnya Olahraga Pantai di Bali pada Agustus 2023.

“Ini harus dicarikan solusi yang lebih mendasar atas keterlibatan Israel dalam berbagai aktivitas, karena tentu kita tidak bisa menghindari itu,” ujarnya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Medcom.id.

(AGA)