Tagihan kesehatan tingkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan – Sehat Negeriku | Dr. Borat

Jakarta, 30 Maret 2023

Departemen Kesehatan menghimpun partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap RUU Kesehatan. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menggelar sosialisasi dan pertemuan FGD RUU Kesehatan di Jakarta, Kamis (30/3) untuk membahas peningkatan efisiensi pembiayaan kesehatan.

Kepala BKPK Syarifah Liza Munira mengatakan, masyarakat masih menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Akses terhadap layanan tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan koordinasi pembiayaan antara pemerintah, BPJS Kesehatan dan swasta, optimalisasi pengendalian mutu dan biaya serta interoperabilitas data program JKN.

Menurut Liza, RUU kesehatan merupakan peluang untuk mengatasi masalah ini. Di RUU Kesehatan disebutkan akses akan diperluas terlebih dahulu dengan memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan di fasilitas sanitasi, dan peran pemerintah dalam pemenuhan sisi suplai akan diperkuat. Kedua menambah manfaat upaya promotif preventif yaitu deteksi dini dan skrining, serta perawatan paliatif.

“Selain itu, pemerintah mendorong perluasan koordinasi pendanaan antara pemerintah dan swasta melalui penambahan jaminan kesehatan dan perluasan fungsi BPJS Kesehatan sebagai lembaga pengelola pihak ketiga. Kemudian, pemerintah juga ingin mengendalikan moral hazard, mengoptimalkan penilaian teknologi kesehatan atau health technology assessment (HTA), menerapkan interoperabilitas data dan memperbaiki prosedur penyusunan standar tarif dan model pembayaran,” kata Liza.

Lebih lanjut Lisa mengungkapkan, saat ini dari 403 laboratorium kateterisasi (cath labs) atau layanan kateterisasi jantung masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang tersebar di 120 kabupaten/kota di 30 provinsi. Dari 260 rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut, hanya 144 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Akses peserta BPJS Kesehatan tetap terbatas pada lab kateterisasi tersebut,” jelasnya.

Liza juga menjelaskan besaran dana kesehatan untuk pelayanan pengobatan. Sementara itu, pelayanan promotif preventif yang tahun lalu menyumbang sekitar 5% dari total pembiayaan kesehatan, tahun ini hanya sekitar 0,5%. Pemerintah ingin meningkatkan promosi preventif untuk mengurangi beban bencana. Skrining tambahan untuk 6 penyakit saja akan didorong untuk ditingkatkan menjadi 14 penyakit agar bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Skrining untuk tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, diabetes, kanker payudara dan leher rahim telah dilakukan. Delapan lainnya adalah hepatitis, hipotiroidisme kongenital, talasemia, anemia, tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru-paru, dan kanker usus besar.

Untuk menjaga kesinambungan program dan pendanaan JKN, diperlukan peningkatan kualitas dan kebijakan pengendalian biaya. Kontrol kualitas berupa peningkatan standar tarif dan pengembangan metode pembayaran, pencegahan dan deteksi penipuan, perluasan kontrol moral hazard, dan evaluasi teknologi kesehatan.

“Untuk mengendalikan biaya, dilakukan audit medis dan standar pelayanan ditetapkan,” kata Lisa.

Kali ini hadir Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Conda menjelaskan, yang diatur dalam UU Kesehatan adalah BPJS Kesehatan. Ia menegaskan independensi BPJS Kesehatan sudah jelas. “Yang ingin kita tingkatkan adalah koordinasi antar instansi yang membidangi kesehatan agar inline dan tidak tumpang tindih. Nanti ada panitia atau forum koordinasi agar komunikasi lancar saat membahas bidang kesehatan,” jelasnya.

Pesan tersebut disiarkan oleh Badan Komunikasi dan Layanan Kemanusiaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor hotline Halo Kemenkes 1500-567, SMS 081281562620 dan email contact@kemkes.go.id (D2).

sekretaris komunikasi dan layanan publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid