Temuan 6 Juta Pemilih TMS, KPU Tuntut Bukti Bawaslu | Dr. Borat

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang 6 juta pemilih lain yang tidak memenuhi syarat (TMS), berdasarkan metode sampling tahap pencocokan dan penelitian (coklit). ). Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya telah meminta Bawaslu memberikan bukti nyata atas temuan tersebut.

“KPU terbuka terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat, termasuk dari Bawaslu. Dalam memberikan tanggapan dan tanggapan harus disertai bukti-bukti yang nyata sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2022,” kata Beatty dalam keterangan tertulisnya, Jumat 31 Maret 2023.

Melalui rilis resmi pada Rabu, 29 Maret 2023, Koordinator Pencegahan, Pelibatan Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan bahwa 6,476 juta pemilih TMS dapat dibagi menjadi delapan kategori.

Lebih dari 5 juta di antaranya masuk dalam kategori pemilih salah tempat pemungutan suara (TPS). Mereka ditemukan di Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

“Perlu diperhatikan bahwa dalam rangka pembenahan penataan TPS, Pantarlih bekerja dengan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk melaksanakan coklit on site dengan mempertimbangkan faktor geografis,” jelas Betty.

Kategori pemilih TMS lainnya antara lain warga negara meninggal yang masih terdaftar sebagai pemilih, pemilih tak dikenal, pemilih yang pindah tempat tinggal, pemilih di bawah umur, pemilih yang bukan warga sekitar, pemilih prajurit TNI, dan pemilih anggota Polri.

Menurut survei Bawaslu, lebih dari 20.000 anggota TNI/Polri terdaftar sebagai pemilih. Pada saat yang sama, jumlah penduduk non-lokal melebihi 78.000.

“KPU sudah berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelayanan pemindahan warga dan perubahan status menjadi TNI/Polri diberitahukan langsung ke KPU,” jelas Betty.

Selain itu, dia menegaskan kerja KPU untuk pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 dilakukan secara sistematis. dalam hukumArtinya, perubahan pendaftaran pemilih dilakukan berdasarkan berkas kependudukan atau dokumen pemerintah lain yang sah.

KPU sendiri telah menyelesaikan proses coklit pembukaan agenda rapat paripurna di tingkat kelurahan/desa untuk daftar pemilih sementara (DPS). Menurut Betty, data Coklit masih akan diperbaiki secara bertahap.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya, follow akun google news Medcom.id

(OSZA)