Wow! 10685 Pejabat tidak menyampaikan LHKPN | Dr. Borat

Jakarta: Batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah 31 Maret 2023. Sebanyak 10.685 orang gagal memenuhi kewajibannya.

“Hingga batas waktu penyampaian LHKPN tahun laporan 2022, sampai dengan 31 Maret 2023, KPK telah menerima 361.568 laporan LHKPN dari total 372.253 laporan yang dibutuhkan,” kata Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Senin. 3, 2023.

Ipi mengatakan 97 persen petugas menyerahkan LHKPN tepat waktu. Laporan tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan kepemilikan aset pengelola negara.

Sebanyak 18.371 petugas dari 18.635 petugas di lembaga peradilan mengajukan LHKPN tepat waktu. Sementara itu, 17.661 dari total 20.064 pejabat legislatif pusat dan daerah menyampaikan laporannya.

Kemudian, 283.474 dari total 290.891 orang menyampaikan LHKPN tepat waktu. Pada akhirnya, 42.062 dari total 42.663 pejabat BUMN atau BUMD menyampaikan laporan.

“Kami juga mengimbau kepada 10.685 penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN atau mewajibkan lapor untuk segera menyerahkannya ke KPK,” kata Ipi.

KPK menegaskan LHKPN wajib disampaikan. Tujuannya adalah untuk mengawasi aset pejabat dan mengelola sumber daya manusia untuk promosi dan pengangkatan.

“KPK juga mencatat 23 pemerintah kabupaten provinsi dan 369 pemerintah kabupaten atau kota melaporkan 100 persen LHKPN,” kata Ipi.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti akun berita Google Medcom.id.

(OSZA)